KABAMINANG.com – Dharmasraya. Di atas kertas, pengalihan rekening penerima tunjangan sertifikasi mungkin terlihat sebagai persoalan administratif biasa. Namun bagi ratusan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Dharmasraya, persoalan ini jauh lebih besar dari sekadar pergantian nomor rekening.
Bagi guru, tunjangan sertifikasi bukan sekadar tambahan pendapatan. Dana tersebut menjadi penopang kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, cicilan, hingga berbagai kebutuhan hidup lainnya. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengganggu kelancaran pencairan tunjangan akan selalu memunculkan kekhawatiran.
Persoalannya bukan pada bank mana yang digunakan. Persoalannya adalah bagaimana proses perpindahan itu dilakukan dan apakah seluruh risiko yang mungkin muncul sudah benar-benar diperhitungkan.
Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa perubahan sistem pembayaran sering kali menghadirkan persoalan baru. Mulai dari kesalahan data rekening, keterlambatan sinkronisasi sistem, hingga pencairan yang tertunda karena persoalan administratif yang sebenarnya terlihat sepele.
Bila hal serupa terjadi dalam proses pengalihan rekening guru PAI, maka yang pertama merasakan dampaknya tentu para guru sendiri. Mereka yang selama ini menerima tunjangan tepat waktu berpotensi menghadapi ketidakpastian pada masa transisi.
Di sisi lain, muncul pertanyaan yang juga layak dijawab secara terbuka. Jika kerja sama dengan bank sebelumnya dianggap tidak lagi nyaman, apa indikator ketidaknyamanan tersebut? Apakah terdapat kendala pelayanan yang signifikan? Apakah ada hambatan teknis yang berdampak langsung terhadap pencairan tunjangan? Atau ada alasan lain yang belum sepenuhnya dipahami para penerima manfaat?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting dijawab, bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut hak ratusan guru benar-benar didasarkan pada kepentingan pelayanan, bukan sekadar pertimbangan administratif semata.
Transparansi menjadi kunci utama. Semakin jelas alasan yang disampaikan kepada publik, semakin kecil ruang bagi spekulasi dan kecurigaan untuk berkembang.
Saat ini memang baru sebagian guru yang telah menerima tunjangan melalui rekening bank lain. Namun jika kebijakan pengalihan dilakukan secara menyeluruh, maka kesiapan sistem, validitas data, dan komunikasi kepada guru harus menjadi prioritas utama.
Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan bukan diukur dari seberapa cepat rekening berpindah, melainkan dari seberapa baik hak para guru tetap terlindungi tanpa hambatan, tanpa keterlambatan, dan tanpa menimbulkan keresahan yang sebenarnya bisa dihindari sejak awal.
Jika proses ini berjalan mulus, pengalihan rekening mungkin hanya akan tercatat sebagai perubahan administrasi biasa. Namun jika terjadi gangguan pencairan, maka persoalan yang hari ini dianggap sederhana bisa berubah menjadi polemik yang jauh lebih besar.
“NT”
