KABAMINANG.com – Dharmasraya. Kebijakan efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah pusat kini mulai memperlihatkan dampak nyata di daerah. Bukan sekadar memangkas belanja administratif, kebijakan ini justru berimbas langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. Di berbagai wilayah, pembangunan tersendat, infrastruktur terbengkalai, sementara warga dipaksa menanggung konsekuensi dari kebijakan yang dinilai semakin jauh dari realitas lapangan.
Di kawasan Empat Koto, di jalan kubang panjang, Pulau Punjung, Dharmasraya, potret kegagalan kebijakan itu terlihat jelas. Jalan yang menjadi akses utama masyarakat berubah menjadi kubangan setiap kali hujan deras turun. Genangan air yang tak kunjung surut membuat aktivitas warga terganggu, kendaraan kesulitan melintas, dan mobilitas masyarakat lumpuh.
Ironisnya, persoalan ini bukan hal baru. Jalan tersebut disebut sudah berkali-kali diukur dan didata oleh pihak terkait setiap tahun sebagai bagian dari usulan perbaikan. Namun hingga kini, tak satu pun realisasi terlihat di lapangan.
“Setiap tahun diukur terus, tapi tak pernah dikerjakan. Kami hanya diberi harapan tanpa bukti,” ujar Doni, warga setempat, dengan nada kesal, Kamis (30/04/2026).
Pernyataan itu menjadi gambaran nyata kejenuhan masyarakat terhadap pola pembangunan yang dinilai sebatas seremonial administratif. Pendataan berulang tanpa tindak lanjut justru menimbulkan kesan kuat bahwa pemerintah lebih sibuk menyusun daftar usulan ketimbang menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi rakyat.
Padahal, beberapa tahun lalu ketika alokasi dana desa masih relatif optimal, pembangunan infrastruktur di daerah berjalan lebih nyata. Jalan diperbaiki, fasilitas umum ditingkatkan, dan masyarakat merasakan langsung hasilnya.
Kini kondisinya berbalik. Efisiensi anggaran justru menghadirkan stagnasi pembangunan. Program-program yang sebelumnya berjalan kini terhenti tanpa kepastian, sementara masyarakat kembali dipaksa berhadapan dengan infrastruktur rusak yang menghambat kehidupan sehari-hari.
“Semua ini sejak dana desa dirampingkan oleh pemerintah pusat. Dampaknya langsung kami rasakan sebagai masyarakat,” kata Juliandri.
Kondisi ini memunculkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pembangunan nasional. Dalih efisiensi yang seharusnya memperkuat stabilitas fiskal justru terkesan dijadikan tameng atas mandeknya pembangunan di daerah.
Pertanyaan besarnya, efisiensi untuk siapa? Jika penghematan anggaran justru mengorbankan hak dasar masyarakat atas infrastruktur yang layak, maka kebijakan tersebut patut dievaluasi secara serius.
Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Dharmasraya, Wili, mengakui bahwa pembangunan jalan tersebut belum bisa dipastikan karena keterbatasan anggaran.
“Saat ini baru sebatas diukur dan diusulkan. Untuk kepastian, kami belum bisa menjawab karena anggaran belum tersedia,” ujarnya singkat.
Pernyataan itu semakin mempertegas ketidakjelasan nasib pembangunan di wilayah tersebut. Bagi masyarakat, jawaban seperti ini bukan lagi penjelasan, melainkan pengulangan alasan yang terus mereka dengar setiap tahun.
Jika pemerintah terus menjadikan efisiensi sebagai tameng tanpa solusi konkret, maka yang terkikis bukan hanya kualitas infrastruktur, tetapi juga kepercayaan publik. Sebab masyarakat tidak membutuhkan janji, apalagi sekadar pengukuran berulang. Mereka menuntut bukti nyata.
“NT”
