KABAMINANG.com – Padang. Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Kabupaten Solok dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2025, Kabupaten Solok berhasil meraih opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 29/5/2026
Penghargaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir,S.Farm,APt bersama Bupati Solok Jon Firman Pandu, SH, sebagai bentuk sinergitas antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.
Raihan ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Solok terus berkomitmen melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan harapan agar seluruh Kepala OPD beserta jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok terus meningkatkan kinerja dan berbenah dalam tata kelola keuangan daerah.
Prestasi yang telah diraih selama sembilan tahun berturut-turut ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus menjaga integritas, disiplin serta profesionalisme dalam pengelolaan anggaran demi kepentingan masyarakat Kabupaten Solok.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir yang juga ditunjuk mewakili para Ketua DPRD se-Sumatera Barat dalam memberikan sambutan pada penyerahan LHP BPK RI terhadap laporan keuangan daerah menyampaikan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan yang sangat penting terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK.
Ia menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah akan terus mengawal serta mengawasi seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI agar dapat segera ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah.
Hal tersebut penting guna menjaga kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik serta mempertahankan opini terbaik dari BPK RI di masa yang akan datang.
Menurutnya, keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah semata, namun juga menjadi tanggung jawab bersama untuk terus menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“MB”
