Kaba Minang KABAMINANG.com Terdepan Dalam Mengabarkan
DharmasrayaSUMBAR

Bupati Annisa Temui Wamendagri Bima Arya Bahas Tekanan Fiskal dan Harapkan Penambahan TKD

×

Bupati Annisa Temui Wamendagri Bima Arya Bahas Tekanan Fiskal dan Harapkan Penambahan TKD

Sebarkan artikel ini

Kabaminang.com – Dharmasraya. Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengadakan pertemuan strategis dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Annisa menyampaikan kondisi fiskal daerah yang tengah menghadapi tekanan berat akibat tingginya beban belanja pegawai, sekaligus mengajukan harapan agar pemerintah pusat memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2027.

Pertemuan itu menjadi ajang bagi Annisa untuk menjelaskan secara gamblang persoalan struktural yang diwarisi oleh pemerintahannya. Menurutnya, tekanan fiskal yang dihadapi Dharmasraya saat ini tak lepas dari tingginya jumlah pegawai yang telah terbentuk sejak lima tahun lalu. Rasio belanja pegawai daerah saat ini mencapai 55 persen, angka yang 25 persen lebih tinggi dari rasio ideal yang seharusnya.

Kondisi ini berdampak langsung pada ketersediaan anggaran pembangunan. Seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat praktis terserap habis untuk membiayai belanja pegawai. Akibatnya, ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit untuk mengalokasikan dana pada sektor-sektor strategis lainnya.

“Struktur belanja pegawai yang terbentuk sebelumnya tentu menjadi tantangan bagi kami. Saat ini sebagian besar DAU terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas,” jelas Annisa.

Persoalan semakin runyam dengan adanya kebijakan penataan tenaga non-ASN yang beralih status menjadi PPPK paruh waktu. Langkah tersebut, meski positif dari sisi perlindungan tenaga kerja, turut menambah beban belanja pegawai daerah yang sudah tinggi.

Akibatnya, alokasi dana untuk dana desa, BPJS Kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya menjadi semakin terbatas. Annisa menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan persoalan yang harus dicarikan solusi bersama agar daerah tetap memiliki ruang fiskal yang memadai untuk melakukan pembangunan.

Namun, Annisa menegaskan bahwa sejak dilantik, pemerintahannya tidak berpangku tangan menghadapi warisan persoalan ini. Berbagai langkah konkret telah diambil, mulai dari moratorium rekrutmen pegawai hingga melakukan efisiensi belanja di berbagai lini. Pemerintah daerah juga berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil ditingkatkan sekitar Rp45 miliar, serta memaksimalkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan hingga mencapai Rp36 miliar.

“Alhamdulillah, sejak kami dilantik, kami tidak berpangku tangan dan terus mencari solusi dari warisan persoalan ini. Kami melakukan moratorium rekrutmen pegawai dan terus melakukan efisiensi. Kami juga meningkatkan PAD sekitar Rp45 miliar, CSR dari perusahaan hingga 36 miliar sehingga masih dapat membangun di berbagai sektor, termasuk PU, pertanian, dan UMKM,” ujar Annisa.

Meski demikian, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mengimbangi besarnya kebutuhan belanja pegawai yang telah terbentuk secara struktural dalam beberapa tahun sebelumnya. Karena itu, Bupati berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan dukungan berupa penambahan TKD bagi Dharmasraya pada tahun anggaran 2027.

Tambahan dukungan fiskal tersebut dinilai sangat penting agar daerah tetap mampu memenuhi belanja wajib sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor. Annisa juga menegaskan bahwa Pemkab Dharmasraya akan terus mengoptimalkan PAD dan melakukan efisiensi belanja rutin, termasuk menekan perjalanan dinas serta belanja yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.

“PAD terus kami genjot, tetapi peningkatannya juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Karena itu, dukungan fiskal dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.

“NT” HUT RI ke-81 Kaba Minang