Kabaminang.com – Jakarta. Isu pemindahan pembayaran gaji atau payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tengah menjadi sorotan.
Wacana tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI bersama Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia pada 3 September 2026.
Anggota BAM DPR RI, Harris Turino, mengingatkan bahwa pemindahan payroll ASN berpotensi memberikan tekanan besar terhadap BPD. Selama ini, dana gaji ASN menjadi salah satu sumber dana murah yang mendukung aktivitas bisnis perbankan daerah.
Menurut Harris, jika dana tersebut berpindah ke bank-bank Himbara, BPD akan menghadapi persaingan yang semakin berat dengan bank-bank besar nasional.
Isu tersebut semakin ramai karena disebut dapat berdampak bukan hanya terhadap perbankan daerah, tetapi juga terhadap perputaran dana dan aktivitas ekonomi di daerah.
Namun, pemerintah pusat memberikan penegasan berbeda.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya kebijakan maupun rencana pemerintah pusat untuk memindahkan penyaluran gaji ASN daerah dari BPD ke Himbara.
“Nggak ada. Itu bukan dari kita, kita tidak ada kebijakan seperti itu. Kita seperti biasa saja,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9/2026).
Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah pusat belum merencanakan perubahan mekanisme transfer maupun penyaluran dana kepada pemerintah daerah.
“Tapi kalau pemda-nya yang ngatur ya saya enggak tahu. Tapi dari pemerintah pusat nggak ada rencana seperti itu,” ujarnya.
Dengan demikian, hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan pemindahan payroll ASN daerah dari BPD ke Himbara.
Meski demikian, isu tersebut tetap menjadi perhatian karena menyangkut posisi strategis BPD dalam mengelola dana pemerintah daerah dan mendukung pembiayaan sektor riil di daerah.
Perdebatan mengenai masa depan payroll ASN ini pun kini menyisakan satu pertanyaan: apakah wacana tersebut hanya sebatas aspirasi dan kekhawatiran di sektor perbankan, atau ada kebijakan lain di tingkat pemerintah daerah yang belum diketahui pemerintah pusat?
“KBM”
