Kabaminang.com – Dharmasraya. Menjaga kerukunan umat beragama tidak cukup hanya melalui imbauan. Diperlukan sinergi, pengawasan, serta deteksi dini yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Atas dasar itu, Kejaksaan Negeri Dharmasraya menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM).
Rapat yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Rabu (24/06/2026), tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mengantisipasi potensi konflik sosial maupun munculnya aliran kepercayaan dan keagamaan yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Melalui forum tersebut, pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menyatukan persepsi serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas daerah, memperkokoh toleransi, dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, serta harmonis.
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Indra Gunawan, yang diwakili Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Darmadi, menegaskan bahwa forum PAKEM memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi dan kerja sama lintas sektor.
Menurutnya, koordinasi yang kuat antarinstansi menjadi kunci dalam mendukung upaya deteksi dini terhadap berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kehidupan bermasyarakat, termasuk konflik sosial maupun indikasi penyimpangan aliran kepercayaan dan keagamaan.
Ia menjelaskan, melalui pertukaran informasi yang cepat dan akurat, langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal sehingga berbagai persoalan dapat ditangani secara tepat sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Darmadi juga menyoroti pentingnya peran tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, serta pemerintah nagari dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial di tengah keberagaman yang ada.
Menurutnya, keterlibatan seluruh elemen masyarakat merupakan faktor utama dalam menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif tanpa mengesampingkan nilai-nilai toleransi serta kerukunan antarumat beragama.
Selain itu, ia mengimbau para camat dan wali nagari untuk terus meningkatkan kegiatan monitoring dan pemantauan di wilayah masing-masing sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Deteksi dini merupakan langkah utama untuk mengantisipasi potensi konflik maupun berbagai persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterlibatan masyarakat tentu sangat kami harapkan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama,” ujarnya.
Pada sesi diskusi, sejumlah wali nagari turut berbagi pengalaman terkait penyelesaian persoalan keagamaan yang pernah terjadi di wilayah mereka. Berbagai permasalahan yang muncul, menurut mereka, dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan pendekatan musyawarah sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.
Para wali nagari juga menyatakan komitmennya untuk terus menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Polres Dharmasraya, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Koramil apabila ditemukan indikasi permasalahan yang berkaitan dengan aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan di wilayah masing-masing.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Dharmasraya, Kasat Intelkam Polres Dharmasraya, perwakilan Kantor Kementerian Agama, Danramil 03 Pulau Punjung, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala DPMD, 11 camat se-Kabupaten Dharmasraya, serta sejumlah wali nagari.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta berharap tercipta kesamaan persepsi dan penguatan sinergi antarinstansi dalam mengoptimalkan langkah deteksi dini. Dengan demikian, stabilitas sosial, keamanan daerah, dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Dharmasraya diharapkan dapat terus terjaga dengan baik.Judul: Rakor PAKEM Perkuat Deteksi Dini untuk Jaga Kerukunan Umat Beragama di Dharmasraya
“NT”
