Kabaminang.com, Jakarta – Setelah resmi menjadi anggota BRICS, Indonesia mempertimbangkan opsi untuk mengimpor minyak dari Rusia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa peluang ini muncul seiring dengan keanggotaan Indonesia dalam BRICS.
Beliau menegaskan bahwa selama proses tersebut sesuai dengan regulasi dan tidak menimbulkan masalah, Indonesia terbuka untuk mengimpor minyak dari Rusia.
Sebelumnya, Indonesia mengimpor minyak mentah terutama dari negara-negara seperti Nigeria, Arab Saudi, Angola, dan Gabon.
Dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, peluang untuk diversifikasi sumber impor energi menjadi lebih terbuka, termasuk kemungkinan mendapatkan minyak dengan harga lebih kompetitif dari Rusia.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa pemerintah Indonesia membuka opsi impor minyak dan gandum dari negara-negara anggota BRICS.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperluas kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara dalam blok tersebut.
Read More:
- 1 Sukseskan Trilogi Program Kemenag, MTsN 5 Solok Gelar Workshop Kurikulum Berbasis Cinta
- 2 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPMPPKB) Kota Solok Gelar Kajian Tarhib Ramadhan Bersama Ustadz Wawan Syafriandi S.Pd
- 3 Polres Solok Gelar Ramp Check Keselamatan Lalu Lintas Jelang Operasi Singgalang 2026
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai bahwa dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, hambatan-hambatan seperti embargo dari negara-negara Barat terhadap Rusia dapat diminimalisir.
Hal ini memungkinkan Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia dengan harga yang lebih murah, yang pada akhirnya dapat menguntungkan perekonomian nasional.
Namun, pemerintah Indonesia akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait rencana impor minyak dari Rusia, dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk regulasi internasional dan dampaknya terhadap hubungan dengan negara-negara lain.
Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional.
((JAVA))







