Alahan Panjang, Kabaminang.com – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Solok tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melakukan kunjungan kerja sekaligus uji petik ke Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Selasa (11/11/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan menggali berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah nagari dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sekaligus menghimpun masukan terkait potensi peningkatan PAD, khususnya dari sektor pariwisata.
Rombongan Pansus I dipimpin Ketua Pansus Hafni Hafiz, didampingi Wakil Ketua Basrizal serta anggota Pansus lainnya, yakni Endang Fitri Ayu Karlina, Syukri Firman, Dasrianto dan sejumlah anggota Pansus. Pertemuan berlangsung dengan melibatkan Pemerintah Nagari Alahan Panjang, jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Solok.
Pansus II DPRD Kabupaten Solok Bersama Kapolres Tinjau Pasar Nagari Talang, Soroti Optimalisasi Retribusi Daerah11 Nov 2026›02
HUT ke-15, DPD Partai NasDem Kabupaten Solok Gelar Senam Massal, Donor Darah dan Pembagian Sembako11 Nov 2026›03
Golkar Kabupaten Solok di Bawah Kepemimpinan Muklis, SH Hadir untuk Rakyat, HUT Partai Diwarnai Pendidikan Politik dan Pembagian Sembako10 Nov 2026›Dalam pertemuan tersebut, Wali Nagari Alahan Panjang, Fawzi Uncu, menyampaikan bahwa pemerintah nagari telah berupaya meningkatkan realisasi penerimaan PBB melalui keterlibatan kader dan perangkat nagari.
“Alhamdulillah, kader PBB sudah berupaya meningkatkan PAD. Namun, masih ada sejumlah persoalan di lapangan. Satu objek tanah atau bangunan terkadang memiliki dua sampai lima data atau ketetapan PBB, sehingga perlu dilakukan pembenahan data,” ungkap Fawzi.
Ia menjelaskan, realisasi pemungutan PBB di Jorong Alahan Panjang masih sekitar 25 persen, sementara beberapa jorong lainnya berjalan lebih lancar. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan masih belum mencapai target yang diharapkan.
Menurutnya, kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan petugas pemungut PBB, keterlambatan distribusi SPPT ke nagari, serta perlunya kejelasan mengenai insentif pemungutan dan mekanisme pembagian hasil kepada nagari.
“Kami membutuhkan penambahan petugas PBB. Untuk memaksimalkan pemungutan, kami juga melibatkan pemuda dan Karang Taruna. Kesadaran masyarakat perlu terus dibangun agar membayar pajak menjadi kewajiban, bukan karena harus selalu diingatkan,” jelasnya.
Fawzi juga menyampaikan persoalan dana bagi hasil (DBH) yang menurut keterangannya berdampak pada penerimaan nagari. Ia menyebut terdapat potensi penerimaan sekitar Rp30 juta yang tidak diterima sebagaimana diharapkan.
Sementara itu, Ketua Pansus I, Hafni Hafiz, menjelaskan bahwa Pansus dibentuk sebagai bagian dari upaya DPRD Kabupaten Solok mencari solusi terhadap belum optimalnya penerimaan PAD.
Ia memperkenalkan anggota Pansus yang berjumlah 11 orang dengan tugas khusus melakukan pengkajian dan uji petik terhadap berbagai sektor pendapatan daerah, termasuk PBB.
“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menggali persoalan dan titik-titik kelemahan yang menyebabkan PAD belum maksimal. Kami membutuhkan masukan langsung dari pemerintah nagari karena nagari merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” ujar Hafni.
Menurutnya, persoalan PBB perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari pendataan objek dan subjek pajak, proses pemungutan, hingga kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.
Ia juga menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang baru mengurus pelunasan PBB ketika membutuhkan pelayanan administrasi, seperti pengurusan sertifikat tanah.
“Jangan sampai kewajiban membayar PBB hanya dilakukan ketika masyarakat membutuhkan sertifikat. Kita ingin membangun kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban bersama. Aturan harus tetap berjalan, tetapi pendekatannya juga harus edukatif,” tegasnya.
Hafni berharap pemerintah nagari dapat memaksimalkan petugas pemungut, memperbaiki basis data wajib pajak, serta membangun rasa memiliki terhadap nagari melalui peningkatan kepatuhan masyarakat.
Wakil Ketua Pansus, Basrizal, menambahkan bahwa realisasi penerimaan pajak di setiap wilayah menunjukkan persentase yang berbeda. Karena itu, Pansus ingin mengetahui secara langsung kendala yang menyebabkan penerimaan belum mencapai target.
“DPRD tidak datang untuk memaksakan kenaikan pajak. Kita mencari celah dan potensi yang bisa ditata untuk menutupi kebocoran serta meningkatkan PAD. Nilai PBB masyarakat tidak selalu besar, sehingga pemungutannya juga harus selektif dengan tetap memperhatikan kemampuan wajib pajak,” ungkap Basrizal.
Ia juga meminta agar potensi pajak dari sektor pertambangan, pengembang perumahan, dan kegiatan usaha lainnya turut diidentifikasi. Menurutnya, pembenahan tata kelola dan pendataan menjadi bagian penting dalam optimalisasi pendapatan daerah.
Anggota Pansus, Endang Fitri Ayu Karlina, menekankan pentingnya memaksimalkan peran kader PBB yang sudah ada dengan melibatkan perangkat jorong.
Menurutnya, pendekatan melalui kearifan lokal dan pendampingan langsung kepada masyarakat dapat membuat pemungutan lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan pihak ketiga.
Sementara itu, Syukri Firman meminta agar persoalan data objek dan subjek pajak diklasifikasikan secara jelas, termasuk kemungkinan pembatalan SPPT yang ganda. Ia juga menyoroti banyaknya bangunan dan perumahan baru yang belum sepenuhnya tercatat dalam basis data perpajakan.
Dasrianto turut mempertanyakan persentase realisasi pemungutan PBB serta kendala yang menyebabkan penerimaan belum maksimal. Ia menilai pertumbuhan bangunan di kawasan Lembah Gumanti harus diikuti dengan pembaruan data agar potensi pajak tidak terlewatkan.
Pansus Gali Potensi PAD Sektor Pariwisata
Selain persoalan PBB, kunjungan Pansus I juga membahas secara khusus potensi PAD dari sektor pariwisata yang berkembang di kawasan Alahan Panjang dan sekitarnya.
Dalam pemaparan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok yang disampaikan Marcos Sopan, terungkap bahwa pengelolaan objek wisata masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, keamanan, kebersihan, pembiayaan operasional, serta sarana dan prasarana pendukung.
Khusus kawasan Alahan Panjang Resort, luas kawasan menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan. Biaya operasional listrik, pemisahan tanggung jawab fasilitas pemerintah dan swasta, serta kebutuhan perbaikan jalan dan drainase juga menjadi perhatian.
Marcos menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pembenahan sistem pengelolaan, termasuk pengembangan aplikasi penginapan, pemasangan CCTV, dan penerapan sistem e-ticketing melalui kerja sama dengan Bank Nagari.
“Kita sedang bergerak menuju digitalisasi. Nantinya sistem tiket dan website dapat terkoneksi dengan Bank Nagari sehingga penerimaan langsung masuk ke kas daerah. Ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan transparansi penerimaan PAD,” jelasnya.
Ia juga memaparkan potensi PAD dari jalur pendakian Gunung Talang yang selama ini dikunjungi hampir 30 ribu pendaki setiap tahunnya melalui pengelolaan Pokdarwis. Ke depan, pengelolaan akan diperkuat melalui kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, Pokdarwis dan para pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, potensi penerimaan juga berasal dari kegiatan usaha pariwisata, seperti penginapan, hotel, homestay, restoran, serta aktivitas wisata air seperti jetski dan agrowisata.
Marcos menyebutkan bahwa pengenaan pajak sebesar 10 persen terhadap usaha yang memenuhi ketentuan perlu dioptimalkan melalui pendataan dan pengawasan yang lebih baik.
Ia juga menyampaikan bahwa pembenahan sistem karcis yang sebelumnya rawan hilang telah berjalan sekitar 80 persen dan diharapkan dapat mencapai 100 persen.
Terkait pengembangan wisata air, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan mengenai operasional jetski di kawasan danau. Persoalan tanah, penggunaan jalan, pengelolaan sampah, serta kerja sama dengan pihak swasta juga menjadi bagian dari pembenahan yang sedang dilakukan.
Hafni Hafiz: Pariwisata Harus Dikelola Profesional dan Memberikan Kontribusi PAD
Ketua Pansus I Hafni Hafiz dalam diskusi bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya DPRD memetakan persoalan dan mencari titik lemah pengelolaan PAD, khususnya sektor pariwisata.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan pariwisata secara profesional, peningkatan kualitas pelayanan, edukasi masyarakat, serta sinergi lintas sektor antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, potensi pariwisata Kabupaten Solok sangat besar, terutama kawasan Alahan Panjang dan Danau Kembar. Namun, potensi tersebut harus didukung infrastruktur, fasilitas, sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan yang jelas.
“Kita ingin melihat akar persoalannya. Masyarakat dan pelaku usaha perlu mendapatkan edukasi yang baik. Pengelolaan pariwisata membutuhkan manajemen profesional, pengawasan yang kuat, dan keterlibatan seluruh stakeholder,” ungkap Hafni.
Ia juga mempertanyakan efektivitas pengelolaan dermaga Singkarak dan Danau Kembar, termasuk potensi penerimaan dari aktivitas jetski yang beroperasi di kawasan danau.
Selain itu, Hafni menyoroti pentingnya kepastian pengelolaan Alahan Panjang Resort, termasuk pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pihak swasta.
Ia meminta agar pemerintah daerah hadir memberikan kepastian bagi pelaku usaha, terutama dalam hal infrastruktur, fasilitas umum, kebersihan dan keamanan kawasan wisata.
“Jangan sampai pengelolaan pariwisata menimbulkan pungutan liar. Kita perlu pemetaan persoalan, bukan mencari siapa yang salah. Sinergitas lintas sektoral sangat dibutuhkan agar setiap potensi bisa memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” tegasnya.
Hafni juga mendorong percepatan pembangunan pintu masuk otomatis, kesiapan petugas operator, pengawasan penerimaan tiket, serta penyusunan grand design pengelolaan kebersihan kawasan wisata.
Menurutnya, kegiatan pariwisata yang dikelola dengan baik mampu menggerakkan ekonomi lokal. Bahkan, sebuah event berskala besar dapat mendatangkan perputaran uang hingga miliaran rupiah yang turut dirasakan masyarakat, terutama pengusaha penginapan dan pelaku UMKM.
Bapenda: Realisasi PAD Kabupaten Solok Baru 69 Persen
Dari sisi pendapatan daerah, perwakilan Bapenda Kabupaten Solok, Yovi, menjelaskan bahwa digitalisasi pelaporan dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi bagian dari strategi optimalisasi PAD.
Ia mengakui bahwa kesadaran sebagian masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Karena itu, Bapenda terus melakukan pembenahan melalui penguatan basis data, peningkatan kualitas SDM, sosialisasi secara intensif, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH).
Dalam pemaparannya, Yovi menyebutkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Solok hingga saat ini berada di angka sekitar 69 persen.
Ia berharap dukungan seluruh pihak, terutama pemerintah daerah, dalam memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung agar potensi pendapatan dapat direalisasikan secara maksimal.
Wakil Ketua Pansus Basrizal mengapresiasi perkembangan sektor pariwisata di wilayah Solok bagian Selatan, khususnya tumbuhnya usaha kopi, villa, homestay dan hotel.
Menurutnya, perkembangan tersebut harus diikuti dengan pembenahan regulasi, peningkatan kualitas SDM, pengelolaan kebersihan objek wisata, serta pengawasan terhadap pola kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta.
Anggota Pansus Syukri Firman menegaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan bagian dari proses penggalian persoalan yang membutuhkan diskusi bersama seluruh pihak terkait.
Senada dengan itu, Endang Fitri Ayu Karlina mendorong agar pemerintah daerah duduk bersama para stakeholder dan pelaku usaha pariwisata guna menyatukan persepsi serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan pengelolaan.
Sementara itu, Dasrianto mengingatkan bahwa kerja Pansus akan terus berlanjut hingga tahap final sesuai masa kerja yang telah ditetapkan. Ia menyoroti persoalan retribusi parkir, sistem pemungutan pajak penginapan, serta kejelasan lokasi pemungutan retribusi pendakian Gunung Talang.
Ia juga menyampaikan bahwa promosi pariwisata Kabupaten Solok sudah semakin dikenal melalui media sosial. Namun, popularitas tersebut harus sejalan dengan kesiapan infrastruktur, SDM, serta sarana dan prasarana di lapangan.
Himpun Persoalan, Siapkan Rekomendasi
Melalui kunjungan dan uji petik tersebut, Pansus I menghimpun sejumlah persoalan penting yang perlu ditindaklanjuti, mulai dari pembenahan data objek dan subjek PBB, keterlambatan distribusi SPPT, kejelasan insentif pemungutan dan bagi hasil kepada nagari, hingga optimalisasi pajak dan retribusi sektor pariwisata.
Pansus juga mendorong peningkatan koordinasi antara Bapenda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pemerintah nagari, Pokdarwis, pelaku usaha, serta seluruh OPD terkait.
Hasil kunjungan ini nantinya menjadi bahan evaluasi dan penyusunan rekomendasi Pansus I DPRD Kabupaten Solok dalam rangka mendorong tata kelola pendapatan daerah yang lebih tertib, transparan dan optimal.
DPRD berharap potensi besar yang dimiliki Kabupaten Solok, khususnya kawasan Lembah Gumanti dan Danau Kembar, tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga mampu meningkatkan PAD sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
“MB”
