Koto Baru, Kabaminang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa (10/11/2026), bertempat di Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru.
Rapat paripurna tersebut merupakan kelanjutan dari agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang telah disampaikan pada Senin, 9 November 2026. Jawaban Pemerintah Daerah disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., yang menanggapi berbagai pertanyaan, saran, kritik, serta masukan dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Solok.
Adapun tiga Ranperda yang menjadi pembahasan tersebut meliputi:
Golkar Kabupaten Solok di Bawah Kepemimpinan Muklis, SH Hadir untuk Rakyat, HUT Partai Diwarnai Pendidikan Politik dan Pembagian Sembako10 Nov 2026›02
Ketua DPRD Kabupaten Solok Terima Kunjungan Ketua DPRD Sijunjung, Bahas Strategi Pengawasan dan Optimalisasi SiLPA10 Nov 2026›03
DPRD Kabupaten Solok Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Tiga Ranperda09 Nov 2026›Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari.
Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati H. Candra terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota fraksi yang telah memberikan pandangan umum dengan melakukan kajian dan pencermatan terhadap ketiga Ranperda tersebut.
Terkait Ranperda tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa penyempurnaan ketentuan mengenai pemerintahan nagari perlu diselaraskan dengan perkembangan regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Penyempurnaan ketentuan tersebut, termasuk persyaratan pencalonan dalam pemerintahan nagari, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari multitafsir, serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
Mengenai pengelolaan aset nagari, Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pengelolaannya harus mengacu pada standar akuntansi dan ketentuan pengelolaan barang milik nagari. Sementara itu, pengelolaan keuangan nagari wajib dilaksanakan secara transparan dan memberikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat nagari.
Pemerintah Daerah juga akan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Wali Nagari yang baru saja dilantik, melalui kerja sama dengan lembaga yang berkompeten.
Selain itu, pemerintah mendorong pemanfaatan aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, di antaranya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), transaksi non-tunai, serta Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades), guna mendukung tata kelola pemerintahan dan pengelolaan aset nagari yang lebih tertib dan akuntabel.
Terkait insentif dan tunjangan penghasilan Wali Nagari, Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa hal tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah juga memandang pentingnya memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk itu, diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif agar penyempurnaan regulasi tetap sejalan dengan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Kabupaten Solok.
Selanjutnya, terkait Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Wakil Bupati menjelaskan bahwa penataan organisasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Penataan tersebut diarahkan untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, penggunaan anggaran yang tepat, peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam hal penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah juga mempertimbangkan dampak nyata yang ditimbulkan, kebutuhan peningkatan kapasitas operasional dan logistik, analisis kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
Di samping itu, penguatan penanggulangan bencana berbasis nagari dengan memperhatikan kearifan lokal menjadi salah satu aspek penting dalam penyempurnaan kelembagaan tersebut. Pemerintah Daerah juga mengacu pada ketentuan regulasi yang relevan, termasuk Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
Sementara itu, terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa berdasarkan basis data perumahan Kabupaten Solok terdapat sebanyak 8.518 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan kumuh.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.339 unit telah terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan telah diusulkan melalui aplikasi SiBARU pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menyusun langkah penanganan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, sekaligus mendorong penataan kawasan permukiman agar lebih layak, sehat, dan tertata.
Melalui jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi ini, Pemerintah Daerah berharap seluruh masukan yang disampaikan anggota DPRD dapat menjadi bahan penyempurnaan terhadap ketiga Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani. Turut hadir Wakil Bupati Solok H. Candra, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta undangan lainnya.
Dengan disampaikannya jawaban Pemerintah Daerah tersebut, pembahasan ketiga Ranperda diharapkan dapat berlanjut sesuai mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan daerah, sehingga nantinya menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Solok.
“MB”
