Menteri Dalam Negeri Tekankan Peran Satpol PP dan Satlinmas dalam Jaga Ketertiban Umum serta Kebersihan Lingkungan

KABAMINANG.com, Jakarta, 18 September 2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hari ini menekankan peran krusial Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketertiban umum serta kebersihan lingkungan di seluruh Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan dalam pidato pada acara rapat koordinasi nasional terkait penguatan keamanan dan tata kota, di tengah tantangan sampah plastik yang semakin mengancam ekosistem nasional.

Sejak dibentuk pertama kali pada 1948 di Yogyakarta, Satpol PP telah menjadi pilar utama penegakan aturan di tingkat daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saat ini terdapat 122.610 personel Satpol PP yang didukung oleh 1.253.758 anggota Satlinmas.

“Kekuatan besar ini, jika dikelola dengan baik, diyakini mampu menopang stabilitas keamanan nasional,” ujar Mendagri, menambahkan bahwa integrasi kedua satuan ini harus lebih ditingkatkan untuk mendukung program Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB).

Mendagri juga menyoroti pentingnya mengaktifkan kembali sistem keamanan swakarsa di tingkat masyarakat, seperti Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

“Pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Keamanan harus dijaga mulai dari lingkup terkecil, yaitu di tingkat RT/RW,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban penindakan di tingkat atas dan mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban.

Selain aspek keamanan, peran Satpol PP dan Satlinmas dalam pengelolaan sampah menjadi sorotan utama. Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia, menghadapi ancaman serius dari sampah plastik yang merusak ekosistem laut.

Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) bersama Satpol PP untuk aktif menegakkan aturan kebersihan, termasuk penataan baliho dan spanduk yang sering merusak estetika kota.

“Satpol PP harus menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah,” katanya.

Dalam upaya tersebut, Mendagri mengusulkan dua strategi utama.

Pertama, penerapan Waste-to-Energy (WtE) melalui teknologi pembakaran sampah yang ramah lingkungan, yang mengandalkan peralatan khusus untuk mengubah limbah menjadi energi.

Kedua, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga pemanfaatan kembali.

“Metode kedua ini menitikberatkan partisipasi masyarakat, sehingga timbunan sampah dapat berkurang secara signifikan,” jelas Mendagri, menekankan bahwa pendekatan komunitas lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tak hanya pengelolaan sampah, Mendagri juga menyinggung fasilitas dasar seperti toilet publik sebagai indikator daerah yang tertib dan nyaman.

“Toilet publik harus bersih, kering, tidak bau, serta memiliki air yang selalu mengalir sebagai standar pelayanan dasar,” ujarnya.

Fasilitas sederhana ini, lanjutnya, menjadi wajah daerah di mata masyarakat dan wisatawan, sehingga Pemda bersama Satpol PP perlu memberikan perhatian serius untuk pemeliharaannya.

Pernyataan Mendagri ini direspons positif oleh para kepala daerah yang hadir. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, misalnya, menyatakan komitmen untuk segera mengimplementasikan strategi WtE di wilayahnya, sementara aktivis lingkungan menyambut baik penekanan pada partisipasi masyarakat.

Acara ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antarlembaga guna mewujudkan Indonesia yang lebih tertib, bersih, dan aman.

(MB)