Gubernur Jawa Barat: Alih Fungsi Lahan Penyebab Utama Banjir Bekasi

Bekasi, Kabaminang.com – Banjir besar yang melanda wilayah Bekasi pada awal Maret 2025 telah mengakibatkan ribuan rumah terendam dan memaksa warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti alih fungsi lahan sebagai penyebab utama bencana yang kerap melanda wilayah tersebut.

Dalam kunjungan kerjanya ke lokasi banjir pada Rabu (5/3), Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa konversi lahan hijau menjadi kawasan industri dan perumahan telah mengurangi daerah resapan air secara signifikan.

“Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ruang terbuka hijau di Bekasi semakin berkurang dari tahun ke tahun. Ini adalah bencana yang bisa diprediksi. Ketika hujan deras, air tidak memiliki tempat untuk meresap dan akhirnya menggenangi permukiman warga,” tegas Dedi Mulyadi.

Gubernur menambahkan bahwa perubahan fungsi lahan di kawasan hulu, terutama di daerah Puncak, juga berkontribusi terhadap banjir yang melanda Bekasi.

“Kita harus mengembalikan fungsi konservasi kawasan Puncak. Ketika hulu sudah rusak, maka hilir akan menerima dampaknya. Bekasi menjadi korban dari kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Dedi Mulyadi mengumumkan akan segera mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Minggu depan kita akan evaluasi seluruh tata ruang di Jawa Barat. Kita akan undang Menteri ATR/BPN untuk bersama-sama mengkaji ulang perubahan fungsi lahan yang telah terjadi dan mencari solusi agar bencana ini tidak terulang,” jelasnya.

Gubernur juga menyoroti pentingnya peran aktif seluruh pejabat daerah dalam penanganan bencana. Ia mengkritisi sikap istri Wali Kota Bekasi yang diketahui menginap di hotel saat banjir melanda.

“Dalam situasi bencana, semua pihak harus turun tangan, termasuk istri wali kota yang juga menjabat sebagai ketua PKK. Jangan sampai kita terlihat abai terhadap penderitaan masyarakat,” tegasnya.

Dedi Mulyadi menekankan bahwa penanganan banjir memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat.

“Kita tidak bisa mengatasi banjir hanya dengan pompa air atau tanggul. Kita butuh pendekatan ekosistem yang menyeluruh. Mulai dari reboisasi di hulu, penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan ilegal, hingga revitalisasi sungai dan saluran air,” paparnya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat melaporkan bahwa setidaknya 7.500 rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter di beberapa titik. Sebanyak 3.200 warga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang disediakan pemerintah.

“Kami telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk membantu warga terdampak. Dapur umum dan pelayanan kesehatan telah diaktifkan di seluruh lokasi pengungsian,” kata Kepala BPBD Jawa Barat, Dani Ramdan.

Banjir di Bekasi diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan mengingat curah hujan yang masih tinggi di wilayah Jabodetabek. Gubernur Dedi Mulyadi mengimbau warga untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan.

“Mari kita bersama-sama menghadapi bencana ini dengan tetap menjaga solidaritas dan gotong royong. Pemerintah provinsi akan terus mendampingi masyarakat hingga situasi kembali normal,” pungkasnya.

(TKB)