Koto Baru, Kabaminang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (9/11/2026), bertempat di Gedung Dispersip Koto Baru.
Adapun tiga Ranperda yang menjadi pembahasan tersebut yakni Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Perangkat Nagari; Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; serta Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis. Turut hadir pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Asisten, Staf Ahli, kepala OPD serta undangan lainnya.
Bupati Annisa Perjuangkan PSR, Petani Sawit Dharmasraya Terima Bantuan Rp103,43 Miliar06 Nov 2026›02
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir Hadiri Serah Terima Jabatan Wali Nagari Kinari, Dukung Penuh Pembangunan Nagari06 Nov 2026›03
DPRD Kabupaten Solok Gelar Dua Kali Rapat Paripurna, Sahkan Dua Ranperda dan Dengarkan Nota Penjelasan Bupati06 Nov 2026›
Dalam penyampaian pandangan umum, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan, masukan, saran dan rekomendasi terhadap substansi ketiga Ranperda tersebut.
Juru Bicara Fraksi PKS, drh. Basrizal, menyampaikan bahwa ketiga Ranperda memiliki fungsi strategis dalam mengayomi kepentingan masyarakat serta mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Ia menekankan pentingnya penyesuaian regulasi dengan kondisi dan risiko kebencanaan di Kabupaten Solok. Menurutnya, pendekatan penanggulangan bencana harus mulai diarahkan dari pola reaktif menjadi preventif, termasuk melalui pemetaan kawasan rawan bencana di setiap nagari serta penguatan kelembagaan yang mampu menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Fraksi PKS juga memberikan apresiasi terhadap Ranperda yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya terkait penanganan perumahan dan permukiman kumuh, penyediaan infrastruktur dasar, serta kehadiran negara dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Tasman Putra, menyoroti pentingnya mekanisme yang transparan dan tata kelola pemerintahan nagari yang baik, termasuk pengelolaan aset dan keuangan nagari.
Terkait perubahan susunan perangkat daerah, Fraksi Gerindra menilai perlu adanya kelembagaan perangkat daerah yang strategis, efektif dan efisien serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas umum, pengelolaan limbah rumah tangga dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Juru Bicara Fraksi P3, Endang Ayu Fitri Karlina, menyampaikan bahwa peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, berkualitas, memberikan kepastian hukum serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Fraksi P3 juga menekankan perlunya mengkaji karakteristik masyarakat dan pemerintahan nagari yang demokratis, penguatan tata kelola pemerintahan nagari, demokrasi nagari, serta pengelolaan keuangan dan aset nagari.
Menyangkut penataan perangkat daerah, Fraksi P3 mengingatkan agar penyusunan SOTK dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan profesional serta tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Sedangkan terkait Ranperda perumahan dan permukiman kumuh, Fraksi P3 menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah gangguan kesehatan dan kerusakan lingkungan, melakukan pendataan kawasan kumuh secara akurat serta mendorong program rumah layak huni. Seluruh regulasi juga harus diharmonisasikan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berikutnya, Juru Bicara Fraksi Haura PDI-P, Sutan Muhammad Bahri, menyerahkan langsung dokumen pandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Solok. Penyerahan tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap jalannya rapat paripurna, mengingat keterbatasan waktu.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Efdizal, memberikan sejumlah catatan, di antaranya menyangkut keterlambatan pihak eksekutif menghadiri rapat paripurna. Ia mengingatkan bahwa dalam tata tertib DPRD terdapat mekanisme yang dapat diterapkan apabila terjadi keterlambatan, termasuk skorsing rapat.
Selain itu, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya pengisian struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang mengedepankan profesionalisme. Untuk itu, pembahasannya perlu dilakukan bersama Tim Pemerintah Daerah dan pihak pemrakarsa Ranperda.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi NasDem, Tony Devisa, menyerahkan dokumen pandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan rapat yang berdekatan dengan waktu salat Zuhur.
Dari Fraksi Partai Golkar, Juru Bicara Yetty Aswaty menyampaikan pentingnya memperkuat fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) serta membangun koordinasi dan sinergi antarlembaga di nagari, termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti kesejahteraan perangkat nagari, penataan SOTK, kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana, tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Menurutnya, diperlukan sumber daya manusia yang terlatih, kualitas perumahan yang baik, lingkungan yang sehat serta sarana dan prasarana yang memenuhi standar, dengan didukung data yang terintegrasi secara nasional.
Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi PAN, Iwarnis, menyerahkan dokumen pandangan umum fraksinya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Solok untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya agar ketiga Ranperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan berbagai catatan, saran dan masukan yang telah disampaikan masing-masing fraksi.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, selaku pimpinan sidang menyampaikan bahwa agenda selanjutnya adalah mendengarkan jawaban pemerintah daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Solok.
Jawaban pemerintah daerah tersebut dijadwalkan pada Selasa, 10 November 2026, bertempat di Gedung Dispersip Koto Baru.
Dengan adanya pandangan umum dari seluruh fraksi ini, diharapkan ketiga Ranperda dapat dibahas secara komprehensif, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, memperkuat kelembagaan nagari, meningkatkan efektivitas perangkat daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok.
“MB”
