KABAMINANG.com – Dharmasraya. Wakil Bupati Dharmasraya, Leli Arni, mengambil langkah tegas dalam memperkuat kualitas aparatur dengan secara resmi mengambil sumpah 97 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus melantik pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Prosesi tersebut berlangsung khidmat di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, Selasa (5/5/2026), dan menjadi momentum penting dalam penguatan birokrasi daerah.
Dalam arahannya, Leli Arni langsung menegaskan bahwa status sebagai PNS bukan sekadar pencapaian, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Pansus III DPRD Kabupaten Solok Kunjungi Bank Nagari dan PDAM, Dalami Potensi Peningkatan PAD11 Nov 2026›02
Pansus I DPRD Kabupaten Solok Turun ke Alahan Panjang, Gali Persoalan dan Strategi Optimalisasi PAD11 Nov 2026›03
Pansus II DPRD Kabupaten Solok Bersama Kapolres Tinjau Pasar Nagari Talang, Soroti Optimalisasi Retribusi Daerah11 Nov 2026›“Selamat kepada saudara-saudara yang telah diambil sumpah dan dilantik. Amanah ini harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT,” tegasnya.
Sebanyak 97 CPNS resmi bertransformasi menjadi PNS setelah melalui seluruh tahapan yang dipersyaratkan. Mereka terdiri dari 58 tenaga kesehatan, 36 tenaga teknis, serta 3 lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Seluruhnya telah menyelesaikan masa percobaan, pendidikan dan pelatihan, serta memenuhi syarat kesehatan.
Wakil Bupati menegaskan bahwa pengambilan sumpah/janji merupakan tahapan wajib dalam proses pengangkatan PNS. Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme berbeda berlaku bagi PPPK yang langsung dilantik saat menduduki jabatan.
Tak hanya itu, Leli Arni mendorong seluruh ASN untuk menginternalisasi nilai dasar BerAKHLAK dalam setiap pelaksanaan tugas.
“ASN harus berorientasi pada pelayanan, bekerja profesional, menjaga integritas, serta mampu beradaptasi dan berkolaborasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan, serta menegaskan larangan keras terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Selain profesionalitas, aspek sikap juga menjadi sorotan. ASN diminta untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat, serta tetap menjaga netralitas.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni administratif, tetapi juga menjadi titik awal penguatan komitmen ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dharmasraya.
“NT”
