KABAMINANG.com – Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) resmi menetapkan proyek Satelit Republik Indonesia-2 (SATRIA-2) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas digital nasional terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkomdigi, Fadhilah Mathar, mengungkapkan bahwa SATRIA-2 masuk dalam daftar proyek yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Proyek ini diharapkan dapat menghadirkan kapasitas satelit yang lebih besar dan memenuhi kebutuhan konektivitas yang terus meningkat.
Prioritas Analisis Kebutuhan
Pemerintah saat ini sangat memprioritaskan penyusunan analisis kebutuhan secara menyeluruh sebelum memasuki tahap pembiayaan.
“Untuk SATRIA-2 sebenarnya itu hanya penamaan. Tetapi penamaan ini intinya kami masih memerlukan kapasitas satelit,” jelas Fadhilah dalam media briefing di Stasiun Bumi Satelit Nusantara Tiga, Cikarang, Rabu (10/12).
Fadhilah juga menjelaskan bahwa teknologi SATRIA-2 kemungkinan berbeda dengan SATRIA-1 karena perkembangan teknologi satelit yang cepat. Setelah analisis kebutuhan dianggap valid, pemerintah akan menentukan skema pembiayaan, yang bisa melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau opsi lain.
Read More:
- 1 Apple Soroti Alat untuk Pengembang dalam Mendukung Larangan Usia Media Sosial di Australia
- 2 Ilmuwan dan Seniman Terbaik Dunia Raih Nobel 2025 dalam Upacara Megah di Stockholm
- 3 OpenAI Percepat Rilis GPT-5.2 untuk Hadapi Tekanan Kompetitif dari Google Gemini 3
Kapasitas Dua Kali Lipat dengan Biaya Lebih Besar
Proyek SATRIA-2 menargetkan kapasitas hingga 300 Gbps, dua kali lipat dari kapasitas SATRIA-1 yang mencapai 150 Gbps. Namun, proyek ini membutuhkan biaya sebesar US$680 juta atau sekitar Rp 13,3 triliun, hampir dua kali lipat dari investasi untuk SATRIA-1 yang sekitar Rp 6,42 triliun.
SATRIA-1, yang mulai beroperasi pada Januari 2024, kini sudah digunakan untuk melayani lebih dari 27.858 titik layanan publik di seluruh Indonesia dan telah terisi kapasitas sebesar 70%. Meski demikian, masih ada sekitar 2.121 desa di wilayah 3T yang belum mendapatkan koneksi internet hingga kuartal II 2025.
Dengan kehadiran SATRIA-2, pemerintah berharap dapat menutup kesenjangan digital dan meningkatkan akses internet di seluruh pelosok tanah air, mendukung percepatan transformasi digital nasional.
(KBM)
