KABAMINANG.com, Dharmasraya – Pemerintah daerah malalui Dinas PU setempat, tengah mempersiapkan pembangunan infrastruktur melalui program
Instruksi Presiden (Inpres). Tahun 2026 mendatang, pembangunan akan dimulai dengan cakupan empat ruas jalan, tiga jembatan permanen, empat jembatan gantung, satu jalan lingkungan nagari, satu program air bersih, hingga dua usulan sekolah rakyat.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dharmasraya, CaturEby, menyampaikan bahwa program tersebut sudah masuk dalam tahap perencanaan. Saat ini, Pemkab Dharmasraya tengah menyiapkan dokumen pendukung agar usulan bisa terealisasi tepat waktu.
“Di APBD Perubahan, kita akan mulai menyiapkan segala kelengkapan administrasi,” ujarnya di ruang kerja, Kamis (28/8/2025).
Ia menegaskan, kegiatan pembangunan ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah hanya berperan menentukan lokasi serta melengkapi dokumen perencanaan. Karena itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi intens dengan pusat.
“Daerah dituntut proaktif. Kita harus benar benar siap, baik dari sisi dokumen maupun perencanaan. Jika tidak, program bisa terhambat,” tambah Catur.
Program ini direncanakan tersebar di seluruh nagari di Kabupaten Dharmasraya. Dengan begitu, manfaat pembangunan diharapkan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat, baik yang tinggal di pusat kabupaten maupun pelosok nagari.
Dari sisi kondisi jalan, saat ini tingkat kemantapan jalan kabupaten telah mencapai 60 persen. Angka ini jauh di bawah kemantapan jalan provinsi yang sudah mencapai 70 persen dan jalan nasional yang sudah 90 persen.
Read More:
- 1 Tim Peduli Stunting Kunjungi Dua Anak Bersama Orang Tua Asuh di Tanjung Balik
- 2 Ketua FORKI Kabupaten Solok Lepas Kontingen INKAI ke Kejuaraan di Semen Padang
- 3 INKAI Kabupaten Solok Raih Tim Terbaik di Semen Padang Championship Festival Series 1
“Masih ada sekitar 40 persen jalan kabupaten yang perlu ditingkatkan agar akses transportasi lebih lancar.”ucapnya
Berdasarkan data Dinas PUPR, panjang ruas jalan kabupaten di Dharmasraya mencapai 1.085 kilometer dengan jumlah ruas sebanyak 195. Selain itu, terdapat 265 unit jembatan yang menjadi penopang utama akses transportasi darat.
Menurut perhitungan Dinas PUPR, dibutuhkan dana sekitar Rp600 miliar untuk mencapai target kemantapan jalan kabupaten. Angka ini tentu tidak bisa ditanggung oleh daerah semata, melainkan membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Untuk mengurangi ketertinggalan, Pemkab Dharmasraya terus berupaya memperjuangkan anggaran tambahan dari pusat.
“Kita akan usahakan antara Rp50 miliar sampai Rp100 miliar bisa diboyong ke daerah untuk pembangunan jalan dan jembatan,” terang Catur.
Dengan adanya program inpres ini, pemerintah daerah optimistis kualitas infrastruktur akan meningkat pesat. Tidak hanya memperlancar mobilitas warga, pembangunan ini juga diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Catur berharap, masyarakat turut mendukung proses perencanaan hingga realisasi pembangunan. “Kalau infrastruktur kita mantap, maka aktivitas ekonomi lancar, pendidikan terbantu, dan akses layanan publik makin mudah. Ini bukan hanya pembangunan fisik, tapi investasi jangka panjang bagi Dharmasraya,” pungkasnya.
(NT)
