Solok, KABAMINANG.com – Sudah menjadi kewajiban pemerintah menjamin kesehatan warganya. Perintah undang-undang tentang Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta di Indonesia, terutama terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Perintah ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur optimalisasi pelaksanaan program JKN dalam rangka mencapai UHC.
Semangat ini yang mendorong Pandu-Candra untuk konsen merealisasikan target UHC bagi warga Kabupaten Solok.
Program unggulan ini sangat didukung oleh DPRD karena juga sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Solok selama ini.
Salut kepada pak Bupati Solok ditengah-tengah efisiensi anggaran masih memikirkan nasib rakyat kecil. APBD kita pas-pasan namun jauh lebih penting lagi jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama yang kurang mampu.
Jika masyarakat Kabupaten Solok sudah terjamin kesehatannya maka tidak ada lagi rasa was-was ketika sakit. Pergi berobat ke fasilitas kesehatan yang tersedia tanpa khawatir biayanya.
Read More:
- 1 Kasi PD Pontren Kemenag Kota Solok Hadiri Karantina Tahfizh Surau Sumagek Aro IV Korong
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Larang Sekolah Sediakan Seragam, Cegah Praktik Monopoli
- 3 Wakil Ketua DPRD Hadiri Perayaan Hari Jadi ke-15 dan Peresmian Kantor Baru Nagari Sungai Duo
Efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat menuntut kreativitas kepala daerah dalam menggunakan APBD yang tersisa.
Ketua fraksi PKS Ari Rafika WD, S.Pd.I : “Saya setuju pak Bupati bolak balik ke jakarta menghadap ke kementerian. Bawa apa saja program kementerian yang bisa dibawa ke Kabupaten Solok”.
Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Program ketahanan pangan kementerian pertanian, bedah rumah, jaringan listrik, tower pemancar signal seluler adalah beberapa program kementerian dan BUMN yang wajib dibawa ke Solok.
Dengan sejalannya Bupati, Gubernur dan Presiden merupakan momentum bagi Kabupaten Solok membawa anggaran khusus dari pusat untuk Solok.
Potensi Kabupaten Solok dan kepiawaian kepala daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sehat ekonomi akan cenderung juga terjaga kesehatannya.
(MB)
