Arosuka, KABAMINANG.com – Selasa, 2/12/2025 Pemerintah Kabupaten Solok menggelar rapat percepatan penyusunan Usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dalam rangka penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda 9 kecamatan di Aula Rapat Lantai 2 Gedung Perpustakaan Daerah, Seluruh dokumen RKB ditargetkan rampung dan tuntas pada hari ini.
Pada kesempatan ini telah hadir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membutuhkan operasional segera mengajukan usulan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) dengan melampirkan rekap dan review RKB secara serentak.
Pimpinan rapat Sekda Medison menegaskan bahwa pembiayaan yang akan didanai menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) difokuskan untuk operasional dan belanja barang tanggap darurat dalam hal ini target pemerintah daerah cukup ketat dimana dana BTT harus sudah bisa kita realisasika paling lambat besok sore atau pada Kamis pagi untuk penanganan di lapangan kemudian progres kegiatan dan serta penggunaan dana untuk dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Daerah.
Arahan Sekda Medison untuk OPD
Beberapa instruksi strategis juga disampaikan untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak:
– OPD diminta memaksimalkan pembersihan dan pemulihan fasilitas umum, Sekolah dan sarana ibadah dengan mengerahkan damkar dan alat berat dari Dinas PUPR.
– Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan diminta memastikan seluruh kebutuhan di lokasi pengungsian tidak terkendala, termasuk pelayanan medis dan pendampingan sosial.
– Penambahan suplai logistik bagi pengungsi menjadi prioritas, mengingat laporan dari posko menyebutkan bahwa kebutuhan makanan sangat mendesak.
– OPD pelayanan publik diinstruksikan untuk tetap membuka layanan pemerintahan. Kantor Capil diminta menyiapkan pelayanan di daerah terdampak bencana.
Read More:
- 1 Golkar Turun Serentak Bantu Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Solok
- 2 Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir Bantu Satu Unit Excavator untuk Pemulihan Pascabanjir
- 3 Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok Disambut Hangat di Junjung Sirih
– Satpol PP diperintahkan untuk segera membentuk Satgas penanganan bencana dan menyiapkan SK penugasan yang dapat ditopang oleh pembiayaan BTT operasional.
– Diskominfo diminta melakukan update berita dan publikasi secara berkala melalui media mitra.
– Selain itu, layanan publik yang terganggu akibat bencana menjadi perhatian khusus. Pemerintah daerah menyoroti kebutuhan air bersih, listrik, hingga suplai LPG bagi masyarakat yang masih terdampak bencana.
“Semua harus bergerak cepat. Prioritas kita adalah pemulihan, layanan publik tetap berjalan, dan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh terhenti,” demikian salah satu arahan dalam rapat.
Rapat Dilanjutkan untuk Finalisasi Dokumen
Rapat kemudian dilanjutkan dan dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Indra Muchsis, yang menegaskan kembali batas waktu penyelesaian dokumen usulan RKB. Seluruh berkas dari masing-masing OPD harus dirampungkan dan diserahkan paling lambat pukul 16.00 WIB hari ini.
Seluruh rekap dari OPD akan disatukan menjadi satu RKB utama yang akan diusulkan oleh BPBD dan kemudian direview oleh tim Inspektorat. Dengan langkah cepat ini diharapkan proses pemulihan dapat berjalan optimal tanpa kendala administratif.
Rapat ditutup dengan penegasan agar seluruh perangkat daerah menjaga soliditas, kesehatan, serta mengutamakan kerja sama di lapangan untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
(MC)







