APBN 2025: Menjaga Stabilitas di Tengah Gejolak Global, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

KABAMINANG.com, Jakarta,  – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, bersama Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menghadiri Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 2 Juli 2025.

Rapat tersebut membahas Laporan Semester I Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 serta prognosis (outlook) untuk Semester II APBN 2025. Dalam rapat ini, Menteri Keuangan memaparkan kinerja APBN di tengah tantangan global yang kompleks, termasuk perang dagang, konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan volatilitas harga komoditas.

Tantangan Global dan Peran APBN sebagai Shock-Absorber

Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti situasi global yang penuh ketidakpastian sepanjang Semester I 2025.

“Perang dagang dan konflik geopolitik yang meluas telah menciptakan tantangan luar biasa bagi perekonomian dunia. Perlambatan ekonomi global dan volatilitas harga komoditas menjadi risiko yang signifikan,” ujarnya.

Meski demikian, APBN 2025 berhasil berperan sebagai shock-absorber untuk meredam dampak ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian nasional.

APBN 2025 telah dioptimalkan untuk memberikan stimulus ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Beberapa program unggulan yang telah diimplementasikan meliputi diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya 450 VA hingga 2200 VA selama Januari-Februari 2025, bantuan subsidi upah untuk pekerja, serta penebalan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan bantuan pangan beras untuk 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar 10 kg per bulan. Stimulus ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi di tengah tekanan eksternal.

Kinerja APBN Semester I 2025

Berdasarkan laporan yang disampaikan, realisasi APBN Semester I 2025 menunjukkan kinerja yang sehat dan terkendali. Hingga akhir April 2025, pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun atau 27% dari target APBN, mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap solid dan optimis.

Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp806,2 triliun atau 22,3% dari target APBN, dengan fokus pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), dan pembangunan infrastruktur strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Keseimbangan primer APBN mencatatkan surplus sebesar Rp48,1 triliun, dengan defisit anggaran terkendali pada level Rp31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pembiayaan anggaran tercapai sebesar Rp220,1 triliun, yang dilakukan secara prudent untuk mendukung agenda pembangunan nasional tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Outlook Semester II 2025: Fokus pada Stabilitas dan Pertumbuhan

Untuk Semester II 2025, Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid, meskipun sedikit melambat pada triwulan I 2025 sebesar 4,87% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2024 sebesar 5,02% (yoy).

“Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat selama periode libur tahun baru dan Idulfitri, serta investasi dan ekspor yang tetap resilien,” ujar Perry.

Bank Indonesia juga memproyeksikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran target 2,5±1% untuk 2025 dan 2026, didukung oleh sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang kuat. Kebijakan ini mencakup pengendalian inflasi inti melalui ekspektasi inflasi yang terjaga, kapasitas ekonomi yang memadai, dan digitalisasi yang mendorong efisiensi.

Sementara itu, APBN Semester II 2025 akan terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk percepatan program MBG yang telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat per Maret 2025, serta PKG yang telah mencakup 415.211 pemeriksaan kesehatan di 86% Puskesmas di seluruh Indonesia. Selain itu, belanja negara akan difokuskan pada efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, dan penyempurnaan subsidi agar lebih tepat sasaran.

Pengelolaan Fiskal yang Prudent dan Berkelanjutan

Menteri Keuangan menegaskan bahwa APBN akan terus dikelola secara prudent untuk memastikan stabilitas dan sustainabilitas fiskal.

“APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk meredam gejolak ekonomi, tetapi juga sebagai alat yang kredibel untuk mendukung agenda pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan pembangunan IKN,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah juga akan terus memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menghadapi risiko ketidakpastian global, termasuk dampak kebijakan tarif agresif Amerika Serikat yang dapat mengubah lanskap perdagangan global.

Kebijakan fiskal yang ekspansif namun terukur akan dipertahankan, dengan defisit anggaran direncanakan pada kisaran 2,48–2,53% dari PDB untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan fiskal.

Dalam penutupnya, Menteri Keuangan menekankan bahwa APBN 2025 akan menjadi pijakan penting menuju penyusunan Rancangan APBN (RAPBN) 2026, yang telah dimulai dengan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026. Dokumen ini mencerminkan optimisme Indonesia dalam menghadapi tantangan global sambil memperkuat fondasi untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

“APBN 2025 telah membuktikan kemampuannya sebagai instrumen yang tangguh dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Kami akan terus bekerja sama dengan DPR dan Bank Indonesia untuk memastikan APBN tetap optimal, kredibel, dan berkelanjutan,” pungkas Sri Mulyani.

(KBM)