Kabupaten Solok Jadi Role Model Pembangunan Nasional

Oleh: Syaiful Rajo Bungsu

KABAMINANG.com – Kabupaten Solok kini berdiri di atas landasan peluang strategis. Di bawah kepemimpinan Jon Firman Pandu, satu-satunya kepala daerah di Sumatera Barat yang merupakan kader murni Partai Gerindra sinergi antara pusat, daerah, dan partai tengah bergerak nyata, membuka jalur pembangunan yang lebih terarah, cepat, dan berdampak langsung pada masyarakat.

Momentum politik nasional yang mengantarkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI 2024–2029 membuka ruang komunikasi langsung antara kepala daerah dan pusat kekuasaan. Di sinilah Kabupaten Solok menemukan momentumnya, bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai pelopor model pembangunan baru.

Politik yang Membuka Jalan, Bukan Jalan-jalan

Di masa lalu, publik sering sinis terhadap politik daerah. Banyak kepala daerah dinilai hanya sibuk pencitraan, kunjungan seremonial, tanpa jejak nyata. Namun Jon Firman Pandu datang dengan pendekatan berbeda,  kerja langsung, program terukur, dan hasil konkret. Ia menyebut, “Ini bukan soal jalan-jalan. Ini soal buka jalan dan hasilnya sudah ada.”

Program seperti Sekolah Rakyat untuk anak tidak mampu, pembangunan menara BTS untuk daerah tanpa sinyal, hingga suksesnya pemindahan jalan Aia Dingin yang sempat mandek selama bertahun-tahun, dan dalam pengusulan sekolah garuda, ini menjadi bukti bahwa komitmen pembangunan bisa dijalankan tanpa retorika kosong.

Dukungan Struktural dari Tokoh Gerindra

Jon Firman Pandu tidak sendiri. Di Senayan, Andre Rosiade, Anggota DPR RI dari Sumbar yang juga kader Gerindra, aktif memperjuangkan anggaran dan program strategis untuk Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Solok. Ia menjadi penghubung penting dalam memastikan kementerian terkait memberikan atensi serius terhadap program pembangunan daerah.

Di tingkat provinsi, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy, juga kader Gerindra dan merupakan juga pengurus DPP Gerindra,  berperan dalam memastikan sinkronisasi kebijakan dan percepatan realisasi pembangunan lintas kabupaten/kota. Kombinasi dukungan ini membentuk satu kesatuan jalur politik yang efektif, dari pusat, provinsi, hingga daerah.

Peran ASN, DPRD, dan Perantau

Tentu saja, kekuatan politik tidak akan berdampak tanpa ASN yang profesional. Bupati Jon secara konsisten mendorong birokrasi agar bekerja cepat, tepat, dan melayani. Sementara DPRD Kabupaten Solok, terutama fraksi Gerindra dan koalisi pendukung, juga menunjukkan sinergi yang mulai matang. Tidak ada tarik-menarik kekuasaan, yang ada adalah kolaborasi program.

Di luar pemerintahan, perantau asal Kabuapen Solok yang tersebar di berbagai daerah dan luar negeri menjadi kekuatan sosial-politik tersendiri. Dengan jaringan luas, mereka ikut mendukung program pembangunan lewat advokasi, investasi, dan promosi potensi daerah.

Kabupaten Solok, Contoh Politik yang Menghasilkan

Tak banyak daerah yang bisa menggabungkan kekuatan politik nasional dengan tata kelola lokal secara harmoni. Di Kabupaten Solok, ini sedang dirintis. Bahkan, sejumlah pengamat menilai langkah ini bisa menjadi model nasional. Dr. Elvira Fitriani, pengamat politik Universitas Andalas, menyatakan bahwa kepala daerah yang terhubung dengan kekuasaan nasional memang memiliki peluang lebih besar dalam mengakses program dan dana. “Namun, tetap perlu akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya,” ujarnya dalam Seminar Kebijakan Daerah dan Politik Pembangunan (Padang, 2024).

Dalam konteks itu, Jon Firman Pandu menunjukkan bahwa politik bisa bekerja. Ia memanfaatkan jalur partai secara positif, bukan untuk memperkaya diri, tetapi membuka akses pembangunan.

Kabupaten Solok Punya Modal Dasar yang Kuat

Kabupaten Solok memiliki sejumlah potensi unggulan seperti pertanian hortikultura, perikanan darat, serta destinasi wisata alam seperti kawasan Danau Kembar dan kawasan danau Singkarak. Potensi ini perlu akselerasi agar benar-benar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sektor-sektor ini bisa ditingkatkan melalui dukungan teknologi, infrastruktur penunjang, dan promosi pariwisata nasional. Kabupaten Solok bisa mengambil peran dalam program strategis nasional seperti ketahanan pangan, pengembangan desa/nagari wisata, dan ekonomi kreatif berbasis lokal.

Kepemimpinan sebagai Penentu Arah

Jon Firman Pandu kini berada pada posisi kunci. Sebagai bupati dari partai penguasa pusat, ia dituntut untuk tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga pemimpin yang visioner, komunikatif, dan tangguh dalam membangun jejaring vertikal dan horizontal.

Mengutip Prof. Ryaas Rasyid, “Kepala daerah ideal adalah mereka yang mampu menyatukan aktor negara dan masyarakat dalam satu visi pembangunan yang inklusif.” Ini saatnya Kabupaten Solok membuktikan bahwa dengan kepemimpinan yang tepat, politik bisa menjadi alat pembangunan, bukan penghambat. (Dikutip dari opini beliau di Harian Kompas, 2022)

Peluang Besar, Tanggung Jawab Lebih Besar

Dengan sinyal kuat dari pusat, kombinasi dukungan legislatif dan eksekutif, serta dorongan masyarakat dan diaspora, Kabupaten Solok punya peluang untuk menjadi etalase pembangunan nasional. Namun peluang ini hanya bisa diwujudkan jika keberanian, konsistensi, dan integritas tetap dipertahankan.

Kabupaten Solok punya sumber daya alam, budaya, dan potensi pariwisata yang luar biasa. Bila dikelola dalam satu visi pembangunan yang terstruktur, bukan tidak mungkin Kabupaten Solok menjadi referensi nasional dalam mengelola daerah dengan pendekatan sinergi lintas kekuasaan.

Penutup: Kabupaten Solok Bisa, Indonesia Harus Belajar

Hari ini, Kabupaten Solok telah membuka jalan secara harfiah dan politis. Politik di Kabupaten Solok bukan soal panggung, tetapi soal produksi hasil. Bukan soal jalan-jalan, tapi soal buka jalan. Dan masyarakat sudah melihat hasilnya.

“Kabupaten Solok bisa. Kabupaten Solok pantas jadi role model. Indonesia bisa belajar dari sini, ketika kekuasaan dijalankan dengan niat baik dan kerja nyata, maka politik akan menjadi alat pembangunan, bukan hambatan.”