Kabaminang.com – Arosuka, 20 Oktober 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Solok dalam menangani bencana galodo yang melanda kawasan Arosuka dan berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Namun, di balik apresiasi tersebut, DPRD juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, pemetaan kawasan rawan bencana, penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta percepatan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka untuk umum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Plani, pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Rapat tersebut dihadiri anggota DPRD, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Zaitul Ikhlas, Sekretaris DPRD, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), serta Dinas Pertanian.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Sambut Hangat Ketua DPRD Grobogan, Kekaguman terhadap Ranah Minang Jadi Cerita alam Solok Nan Indah20 Okt 2026›02
Kapolres Kartyana Pimpin Penangkapan Terduga Pengedar Ganja di Dharmasraya20 Okt 2026›03
Kolaborasi Kementrian Agama Kota Sawahlunto Dan Kesbangpol bangun kerukunan Beragama20 Okt 2026›RDP ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi langkah penanganan darurat yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, sekaligus merumuskan langkah strategis untuk menghadapi tahapan pemulihan pascabencana.
Eksekutif Paparkan Kronologi dan Dampak Kerusakan
Rapat diawali dengan pemaparan dari pihak eksekutif yang disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zaitul Ikhlas.
Dalam paparannya, ia menjelaskan kronologi kejadian, langkah-langkah penanganan bencana, serta dampak kerusakan yang ditimbulkan. Bencana tersebut tidak hanya berdampak terhadap fasilitas pemerintahan, tetapi juga menyasar rumah warga, lahan persawahan, kompleks perumahan, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya.
Sejumlah bangunan mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda, mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan berat. Kompleks perkantoran pemerintah yang terdampak turut menjadi perhatian dalam upaya penilaian kondisi bangunan dan penentuan langkah penanganan selanjutnya.
Pemerintah Kabupaten Solok sebelumnya telah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari, kemudian memperpanjangnya selama tujuh hari. Setelah tahapan tersebut berakhir, penanganan bencana kini memasuki masa pemulihan.
Pemerintah daerah juga bergerak cepat menyampaikan data dampak dan kebutuhan penanganan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat. Data tersebut diantarkan langsung oleh Bupati Solok, Jon Firman Pandu, sebagai bagian dari upaya memperjuangkan dukungan untuk pemulihan daerah.
Berdasarkan kajian yang dipaparkan dalam rapat, kerugian akibat bencana disebut mencapai sekitar Rp137 miliar, sementara total kebutuhan penanganan dan pemulihan diperkirakan mencapai Rp500 miliar. Angka-angka tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan kebutuhan anggaran dan dukungan lintas pemerintahan.
Hafni Hafiz: Perlu Pemetaan Bencana dan SOP yang Jelas
Dalam sesi diskusi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah daerah dalam menangani bencana, terutama dalam upaya penanganan masyarakat terdampak dan penyampaian data kebutuhan kepada pemerintah pusat.
Menurut Hafni, pengalaman menghadapi galodo harus menjadi pelajaran penting bagi Kabupaten Solok untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya pemetaan kawasan rawan bencana, penyusunan manajemen penanganan bencana yang berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah agar tidak mengalami kebingungan ketika bencana kembali terjadi.
“Penanganan bencana harus memiliki manajemen yang jelas dan SOP yang terukur. Kita perlu melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, sehingga setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya ketika menghadapi situasi darurat,” menjadi penekanan dalam pembahasan tersebut.
Hafni juga menyoroti pentingnya kajian terhadap permukiman yang berada di bantaran sungai, terutama kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman galodo dan banjir bandang.
Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah suatu kawasan masih layak dijadikan permukiman atau memerlukan penataan kembali berdasarkan hasil kajian teknis.
Selain permukiman, kelayakan bangunan gedung yang terdampak juga harus ditentukan melalui pemeriksaan ahli. Hal ini mencakup bangunan perkantoran yang mengalami kerusakan, termasuk fasilitas pemerintahan yang memerlukan penilaian teknis sebelum kembali digunakan.
Hafni turut menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana BPBD. Ia meminta agar kebutuhan operasional yang benar-benar diperlukan di lapangan dihitung secara riil dan diakomodasi dalam perencanaan anggaran.
Menurutnya, kesiapan personel harus diimbangi dengan dukungan peralatan yang memadai agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.
Iskanofis: Mitigasi Bencana Merupakan Keharusan
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Solok, Iskanofis, juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD yang telah berjibaku dalam penanganan bencana.
Ia menilai kerja sama lintas sektor merupakan unsur penting dalam menghadapi bencana, terlebih Kabupaten Solok memiliki wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurut Iskanofis, penanganan bencana tidak seharusnya menjadi ruang untuk saling menyalahkan. Sebaliknya, seluruh unsur pemerintahan harus saling mendukung, memperbaiki kekurangan, dan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan serta pelayanan yang dibutuhkan.
“Mitigasi bencana merupakan keharusan bagi Kabupaten Solok. Kita tidak boleh saling menyalahkan, tetapi harus saling mendukung dan memperkuat koordinasi agar penanganan bencana ke depan lebih baik,” menjadi pesan yang mengemuka dalam pembahasannya.
Iskanofis juga menekankan perlunya kajian komprehensif terhadap kompleks perumahan dan kawasan permukiman terdampak. Penilaian tersebut penting agar keputusan pemerintah didasarkan pada kondisi teknis yang jelas, sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat.
Ia turut menyoroti perlunya perhatian terhadap kondisi lingkungan di sekitar Gunung Talang, termasuk kawasan yang memiliki potensi ancaman bencana.
Dalam rapat itu, Iskanofis juga mengingatkan agar seluruh pejabat dan ASN mampu menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan situasi kedaruratan. Ia menyinggung adanya pengajuan perjalanan dinas oleh oknum kepala OPD ketika masa tanggap darurat berlangsung, yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kedisiplinan dan prioritas kerja pemerintahan.
Selain itu, pendataan pelaku UMKM terdampak harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada masyarakat yang terlewat dari program bantuan maupun pemulihan ekonomi.
Tony Devisa Tekankan Pentingnya Langkah Preventif
Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi NasDem, Tony Devisa, turut menyampaikan apresiasi terhadap upaya penanganan bencana yang telah dilaksanakan pemerintah daerah bersama berbagai pihak.
Ia menekankan pentingnya ketersediaan informasi kebencanaan yang mudah diakses oleh anggota DPRD dan masyarakat. Menurutnya, data yang jelas dan terkoordinasi akan membantu seluruh pihak memahami kondisi terkini, kebutuhan mendesak, serta langkah yang harus diprioritaskan.
Tony juga mendorong penguatan langkah preventif agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons setelah kejadian, tetapi juga mencakup upaya mengurangi risiko sebelum bencana terjadi.
Dengan demikian, evaluasi pascabencana diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih terarah dalam melindungi masyarakat dan mengurangi potensi kerugian apabila bencana serupa kembali terjadi.
Ivoni Munir Soroti Transparansi Data Bantuan dan Rencana Pemulihan
Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, dalam arahannya menyoroti pentingnya kelengkapan dan keterbukaan data pascabencana.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam melakukan penanganan darurat dan memperjuangkan dukungan dari pemerintah pusat. Namun, menurutnya, seluruh bantuan yang telah diterima harus didata secara terperinci agar dapat diketahui jumlah, nilai, sumber, serta peruntukannya.
DPRD meminta adanya pemetaan bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota lainnya, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kabupaten Solok.
Data tersebut perlu disusun secara terintegrasi sehingga dapat diketahui kebutuhan yang telah terpenuhi dan kebutuhan yang masih memerlukan penanganan lanjutan.
Ivoni juga menyoroti pentingnya dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai landasan perencanaan pemulihan yang terukur. Dokumen tersebut perlu memuat data kerusakan, kerugian, kebutuhan pembiayaan, serta prioritas pembangunan kembali.
Selain itu, hasil kajian ahli terhadap gedung-gedung yang terdampak perlu segera ditindaklanjuti sebagai dasar menentukan kelayakan bangunan, kebutuhan perbaikan, atau kemungkinan pembangunan kembali.
Ivoni juga mendorong percepatan penyusunan landasan hukum melalui peraturan kepala daerah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemulihan pascabencana.
Menurutnya, seluruh proses harus berjalan dengan koordinasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak, tetapi juga memberikan kepastian dalam pelaksanaan program pemulihan.
Pemerintah Daerah: Bantuan Mengalir, Koordinasi Terus Diperkuat
Menanggapi berbagai masukan anggota DPRD, pihak eksekutif menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengaktifkan mekanisme penanganan darurat melalui posko yang dilengkapi pencatatan data kebencanaan.
Pemerintah daerah juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, relawan, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatian kepada masyarakat Kabupaten Solok.
Dalam rapat tersebut, pihak eksekutif turut menyampaikan adanya dukungan pembangunan sabo dam dari pemerintah pusat, pengembangan sistem peringatan dini atau warning system, serta penyusunan SOP sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Berbagai langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi perbaikan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Solok, terutama dalam menghadapi ancaman galodo dan banjir bandang.
BPBD Akui Keterbatasan Sarana, Posko Diperkuat
Perwakilan BPBD Kabupaten Solok, Indra Mukhsis, menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal melaksanakan penanganan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia.
Selain melakukan penanganan di lapangan, BPBD juga turun langsung mendata dampak bencana dan kebutuhan masyarakat. Posko penanganan dibuka di sejumlah titik strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi, bantuan, dan pelayanan yang diperlukan.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui posko, sementara sebagian masyarakat juga datang langsung untuk mengambil bantuan sesuai mekanisme yang tersedia.
Meski demikian, BPBD mengakui masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana operasional. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah tenda induk yang kondisinya dinilai sudah tidak layak.
Keterbatasan kendaraan operasional juga menjadi kendala, terutama untuk mendukung penanganan di lapangan, termasuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. BPBD disebut hanya memiliki kendaraan jenis pick-up dengan perlengkapan terbatas, sehingga koordinasi dengan instansi lain, termasuk pemadam kebakaran, diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
Indra juga menyampaikan bahwa BPBD telah melakukan kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait penggunaan peralatan IWS, serta melaksanakan normalisasi sungai di sejumlah lokasi, termasuk kawasan dekat perkantoran.
Terkait bantuan, ia menyebutkan bahwa pencatatan telah dilakukan dengan baik. Sejumlah keterlambatan pemenuhan kebutuhan, seperti peralatan pembersihan, juga telah diupayakan penyelesaiannya dalam waktu relatif singkat.
Ke depan, BPBD berharap kajian risiko bencana dapat segera diperkuat, terutama di kawasan Gunung Talang dan sepanjang aliran sungai yang berpotensi menimbulkan bencana susulan.
Dinas PUPR: Normalisasi Sungai dan Kajian Teknis Jadi Prioritas
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, menjelaskan bahwa kantor dinasnya juga terdampak bencana. Kendati demikian, pihaknya tetap memprioritaskan penanganan kebutuhan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR memperoleh dukungan dari berbagai balai teknis pemerintah pusat. Bantuan alat berat, seperti ekskavator dan dump truck dari unsur Cipta Karya, telah dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan lapangan sejak minggu kedua penanganan hingga saat ini.
Koordinasi juga dilakukan dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS V), termasuk untuk pekerjaan normalisasi sungai yang mengarah ke kawasan perkantoran.
Dinas PUPR turut menyoroti kebutuhan pembangunan sabo dam, pemeriksaan teknis kawasan terdampak, serta perlunya kajian dari para ahli, termasuk perguruan tinggi seperti Universitas Andalas (Unand).
Selain itu, pengambilan foto udara kawasan Gunung Talang dinilai penting untuk memperoleh gambaran kondisi wilayah dan mendukung pemetaan risiko bencana secara berkala.
Effia menegaskan bahwa Kabupaten Solok memiliki sejumlah kawasan rawan bencana sehingga perencanaan pembangunan ke depan perlu mempertimbangkan faktor keselamatan dan kondisi lingkungan.
Dalam pembahasan tersebut, ia juga menyampaikan pandangan mengenai alternatif lokasi pembangunan perkantoran di kawasan Sukarami, yang perlu ditindaklanjuti melalui kajian kelayakan, tata ruang, dan pertimbangan teknis lainnya.
DLH Hadapi Persoalan Material Bencana dan Keterbatasan Armada
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, Asnur, memaparkan berbagai kendala dalam penanganan material sisa bencana.
Menurutnya, penanganan material galodo membutuhkan dukungan armada angkutan, lokasi pembuangan yang memadai, serta koordinasi lintas sektor. Sejumlah titik pembuangan material telah dimanfaatkan, termasuk kawasan sekitar SMA 2 Sumbar, dekat Polres, dan THKW, sesuai penjelasan dalam rapat.
Namun, keterbatasan kendaraan menjadi persoalan yang perlu segera dicarikan solusi. Untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan, DLH bahkan menyewa truk dari luar dinas.
Sebanyak 25 personel dikerahkan setiap hari untuk mendukung kegiatan pembersihan, termasuk di kawasan kompleks perumahan yang terdampak.
Asnur menjelaskan bahwa kebutuhan penanganan material bencana harus berjalan beriringan dengan pelayanan persampahan rutin. Pasalnya, armada yang tersedia juga dibutuhkan untuk mengangkut sampah harian masyarakat.
Ia turut menyoroti perlunya regulasi yang mengatur penggunaan dan penanganan material sisa bencana agar proses pembersihan berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan.
Pendataan Rumah Terdampak dan Lahan Pertanian Terus Diperbarui
Perwakilan DPRKPP Kabupaten Solok, Herianto, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPBD untuk menilai kelayakan rumah warga yang terdampak bencana.
Dalam pembahasan disebutkan adanya rencana pembangunan 19 unit rumah. Namun, penentuan lokasi dan pelaksanaannya harus memperhatikan hasil kajian teknis, terutama persyaratan agar pembangunan tidak dilakukan di kawasan aliran sungai yang berisiko.
Herianto juga menyampaikan bahwa telah ada satu unit rumah yang dibangun oleh pihak Real Estat Indonesia (REI) sebagai bagian dari dukungan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, Dinas Pertanian melaporkan sekitar 45 hektare lahan pertanian terdampak bencana. Pendataan sektor pertanian dan berbagai kebutuhan lainnya terus diperbarui untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai dengan kondisi di lapangan.
Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program rehabilitasi dan pemulihan sektor pertanian, yang merupakan sumber penghidupan penting bagi masyarakat Kabupaten Solok.
RDP Jadi Momentum Evaluasi dan Percepatan Pemulihan
Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Solok tersebut menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Memasuki masa pemulihan, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memperbaiki infrastruktur, memulihkan permukiman, membersihkan material bencana, mengembalikan produktivitas lahan pertanian, serta memastikan keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana.
Apresiasi yang disampaikan DPRD terhadap kerja keras pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait diharapkan berjalan seiring dengan evaluasi yang objektif terhadap berbagai kekurangan, khususnya dalam hal sarana operasional, kesiapsiagaan, pendataan bantuan, dan koordinasi lintas sektor.
Melalui forum terbuka tersebut, DPRD juga mendorong agar setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret, perencanaan anggaran yang realistis, serta kebijakan yang berlandaskan hasil kajian teknis.
Bagi Kabupaten Solok, bencana Galodo Arosuka menjadi pengingat bahwa mitigasi, kesiapsiagaan, dan penataan kawasan rawan bencana harus menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah pusat, para ahli, dunia usaha, dan masyarakat, proses pemulihan diharapkan berjalan lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan demi melindungi keselamatan warga serta membangun Kabupaten Solok yang lebih tangguh menghadapi bencana.
“MB”
