Ketua DPRD Kabupaten Solok Pimpin RDP Bersama Tiga OPD, PIP Jadi Sorotan Utama

KABAMINANG.com – Arosuka. Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung Pertemuan DPRD Kabupaten Solok, Senin (9/2/2025).

Rapat yang digelar secara terbuka untuk umum tersebut menghadirkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Badan Keuangan Daerah (BKD), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Agenda utama rapat membahas dan mengkritisi pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Solok.
Dalam rapat, pimpinan dan anggota DPRD menyoroti berbagai persoalan PIP, mulai dari ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran, validitas data penerima, hingga keterlibatan pihak terkait dalam pengawasan program tersebut.

Perwakilan BKD Kabupaten Solok, Syafnur, memberikan penjelasan terkait penerimaan gaji dan upah yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2026. Sementara itu, Kepala BKPSDM, Jufrisal, memaparkan penjelasan mengenai status PPPK Paruh Waktu kategori Gori 2 dan 3.

Sejumlah anggota DPRD menyampaikan pandangan dan masukan. Basrizal menyoroti jarak tempuh siswa penerima PIP yang jauh dari kantor bank penyalur, baik di tingkat nagari maupun kecamatan. Iskanofis menekankan pentingnya penyerahan PIP di daerah pemilihan (dapil) dengan melibatkan anggota DPRD sebagai bentuk kolaborasi, serta meminta Dinas Pendidikan untuk lebih fokus pada realisasi program, bukan sekadar seremonial. Ia juga menekankan perlunya data yang valid dan keterlibatan Komisi I DPRD jika muncul permasalahan.
Yetty Aswaty mempertanyakan acuan data PIP, mekanisme pengawasan, serta ketepatan sasaran penerima, sekaligus menyoroti pentingnya kehadiran langsung Kepala Dinas Pendidikan dalam forum DPRD. Nazar Bakri menyampaikan bahwa pihaknya menerima surat dari 13 orang guru yang ditujukan langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Solok terkait persoalan Pendidikan juga.

Selanjutnya, Mulyadi mengungkapkan bahwa dari usulan sekitar 23 ribu siswa, baru 13 ribu siswa yang menerima PIP, sehingga diperlukan pengecekan dan pengawasan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Jamaris mengusulkan penambahan sekolah baru di Kecamatan Danau Kembar, mengingat salah satu sekolah mengalami kelebihan jumlah murid. Sementara Mukhlis menyoroti maraknya bullying dan kenakalan pelajar yang sudah merambah ke ranah hukum, dan meminta peran aktif Dinas Pendidikan dalam penanganannya.
Mewakili Sekretariat Daerah, Asisten III Eva Nasri menegaskan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan dalam kegiatan DPRD telah menjadi perhatian serius pimpinan daerah, mulai dari Sekretaris Daerah, Wakil Bupati, hingga Bupati Solok. Ke depan, hal tersebut ditegaskan tidak boleh terulang kembali.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok yang diwakili Sekretaris Dinas, Nila, didampingi Kabid SD dan Kabid SMP beserta jajaran, menjelaskan bahwa masih terdapat banyak rekening siswa yang tidak aktif sehingga perlu dilakukan aktivasi ulang. Selain itu, terdapat siswa yang telah berpindah ke sekolah setingkat lain. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan tidak dapat mengintervensi langsung penyaluran PIP, karena program tersebut merupakan kewenangan Kementerian Pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening siswa. Tahap pertama PIP telah diselesaikan oleh kepala sekolah, sementara tahap berikutnya menunggu kelengkapan administrasi melalui operator sekolah. Ke depan, pihak dinas berkomitmen membantu pengurusan pencairan PIP yang masih terkendala.

Menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir menegaskan pentingnya pengawasan penggunaan PIP, sebagaimana juga ditekankan oleh pihak kementerian saat konsultasi. Ia berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi agar program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Rapat berlangsung dinamis dan hangat, diselingi guyonan yang mencairkan suasana berkat kepiawaian Ivoni Munir dalam memimpin jalannya rapat.

Turut hadir dalam RDP tersebut Ketua dan Wakil Ketua DPRD beserta anggota, Sekretaris DPRD, Asisten III Setda, perwakilan BKPSDM, BKD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta perwakilan guru.

“MB”