KABAMINANG.com – Arosuka, 21 Januari 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas berbagai temuan lapangan hasil kunjungan kerja komisi-komisi DPRD ke sejumlah wilayah di dalam Kabupaten Solok.
Pemanggilan tersebut merupakan salah satu agenda resmi Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Solok sebagaimana tertuang dalam Nomor: 100.1.4.3/01/Bamus DPRD/2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD.
Agenda tersebut diwujudkan melalui rapat kerja masing-masing komisi dengan mitra kerja terkait dalam rangka evaluasi hasil kunjungan kerja komisi-komisi DPRD ke lapangan.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD menemukan berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan membutuhkan penanganan serius serta cepat dari pemerintah daerah.
Beragam persoalan yang mencuat di antaranya lahan pertanian yang terdampak bencana, kondisi infrastruktur, persoalan air bersih, kepariwisataan, penyakit hewan, penyakit lainnya termasuk hama pertanian, hingga mutu pendidikan yang tak kalah menjadi sorotan, terutama fenomena uang komite sekolah yang dinilai membebani masyarakat.
Seluruh temuan lapangan tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat kerja, tidak hanya untuk menginventarisasi persoalan, tetapi juga mencari solusi konkret agar permasalahan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan tuntas.
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Solok memanggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Inspektorat, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, serta sejumlah komite sekolah dan kepala sekolah SD dan SMP. Pembahasan difokuskan pada tata kelola pendidikan, transparansi pungutan, serta upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Sementara itu, Komisi II menggelar rapat kerja dengan mitra terkait yakni Dinas Pertanian serta jajaran Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk membahas persoalan pertanian pascabencana, ketersediaan air bersih, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Adapun Komisi III memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian, dengan fokus pembahasan pada kondisi infrastruktur, pengelolaan destinasi wisata, dan dukungan sektor pertanian terhadap perekonomian masyarakat.
Read More:
- 1 Open Turnamen Bupati Solok Cup I Resmi Digelar, PTMSI Kabupaten Solok Bangkitkan Semangat Olahraga
- 2 Pilwana Serentak 2026: Pemkab Solok Kaji Penerapan E-Voting
- 3 Ban Pecah, Truk Box Hino Tabrak Pembatas Jembatan di Jalan Lintas Sumatera Dharmasraya
Dalam rapat-rapat tersebut, hampir seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Solok secara bergantian menyampaikan kondisi lapangan serta keluhan masyarakat secara kritis namun konstruktif.
DPRD menegaskan pentingnya peran OPD dalam merespons aspirasi masyarakat dengan langkah nyata, bukan sekadar wacana.
Salah satu sorotan tajam datang dari anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Gerindra, Hafni Hafiz, yang mengkritik keras pengelolaan kepariwisataan di kawasan Pasar Alahan Panjang Resort. Ia menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum tertangani dengan baik dan berpotensi menghambat kesejahteraan masyarakat.
Hafni Hafiz menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal kompromi apabila sudah menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar bekerja secara maksimal, profesional, dan bertanggung jawab demi terwujudnya visi dan misi Bupati Solok dalam lima tahun ke depan.
Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Solok berharap seluruh OPD dapat menindaklanjuti hasil evaluasi secara serius, sehingga persoalan-persoalan di lapangan dapat segera diselesaikan dan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“MB”
