Pencegahan Kekerasan terhadap Kelompok Minoritas Sosial di Indonesia: Studi Penggrebekan Oknum Guru SMA Diduga Mesum di Toilet Masjid Padang, 18 Desember 2025.

Oleh: Cinta Zulvionita

Latar Belakang dan Kronologi Singkat.

Publik Kota Padang dikejutkan oleh penangkapan seorang guru laki-laki dari sebuah sekolah menengah negeri berinisial S (58 tahun) yang diduga melakukan tindakan homoseksualitas. Insiden ini terjadi di toilet sebuah masjid di kawasan Padang Baru, Padang Utara, Kota Padang.

Kasus ini menjadi viral dan memicu kemarahan yang meluas karena keterlibatan seorang pendidik dan tindakan tersebut terjadi di tempat ibadah. Dalam kerangka Pencegahan Kekerasan (PPK), kasus ini menjadi preseden penting tentang bagaimana masyarakat umum merespons perilaku minoritas sosial tanpa menggunakan kekerasan massa.

Meskipun tindakan ini dianggap melanggar norma sosial dan agama secara cukup serius, perlindungan terhadap ketertiban sosial untuk mencegah keruntuhan kekerasan melampaui batasan tabu sosial sepenuhnya di luar tindakan penganiayaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi fokus utama untuk dilewati.

Kronologi Kejadian

Peristiwa bermula pada sore hari ketika warga sekitar masjid mencurigai gerak-gerik oknum guru tersebut yang masuk ke toilet bersama seorang pemuda.

Warga yang merasa curiga kemudian melakukan penggerebekan dan mendapati keduanya dalam situasi yang diduga sedang melakukan tindakan asusila. Kerumunan massa segera berkumpul di depan toilet masjid, menciptakan suasana yang sangat tegang dan penuh emosi.
Beruntung, tokoh masyarakat dan aparat keamanan segera tiba di lokasi untuk mengamankan kedua pelaku dari potensi amuk massa yang bisa berujung pada kekerasan fisik. Pelaku kemudian dibawa ke pihak berwajib untuk menjalani proses hukum, sementara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat langsung melakukan investigasi terkait status kepegawaian sang guru.

Penyebab dan Faktor Munculnya Konflik

Berikut ini adalah faktor-faktor utama yang terdokumentasi yang dicurigai menjadi penyebab eskalasi konflik untuk kasus ini:

1. Pelanggaran Kesucian Tempat Ibadah

Kasus yang terjadi di toilet masjid merupakan faktor emosional terbesar bagi warga. Di masyarakat, hal ini dilihat bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap norma moral, tetapi sebagai penodaan institusi keagamaan, yang bagi mereka sendiri sering digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan massal.

2. Identitas Pelaku sebagai Pendidik

Sebagai seorang guru SMA, pelaku memiliki kewajiban moral dan etika untuk menjadi teladan. Perilaku semacam ini telah terungkap dan menciptakan pengkhianatan kepercayaan yang dirasakan oleh orang tua dan siswa di masyarakat, serta memperburuk stigma negatif terkait kelompok minoritas sosial di lingkungan pendidikan.

3. Ketidakpercayaan terhadap Proses Sanksi Sosial

Beberapa orang berpendapat bahwa kekerasan verbal atau fisik adalah hal yang dibenarkan karena mereka merasa kontrol sosial tidak akan efektif. Ini adalah tantangan bagi program PPK untuk memotivasi dan mendidik masyarakat bahwa kontrol hukum harus dilakukan dengan cara yang beradab.

4. Dampak Eksposur Media Sosial

Penyebaran cepat video penggerebekan di media sosial, dalam beberapa cara, telah berperan dalam menyediakan sarana untuk “Keadilan Jalanan Digital”. Ini sering mengakibatkan ancaman nyata kekerasan terhadap orang-orang yang terlibat.

Dampak pada Lingkungan Sosial Kasus

Ini memiliki dampak yang cukup besar pada komunitas Kuranji dan kota Padang secara keseluruhan:

• Sanksi Administratif: Pemerintah bertindak cepat dengan mengusulkan pemecatan tidak hormat bagi oknum guru tersebut jika terbukti secara hukum.
• Potensi Trauma Komunal: Siswa di sekolah tempat pelaku mengajar berisiko mengalami beban psikologis dan perundungan dari pihak luar.
• Ketegangan Sosial: Munculnya kecurigaan berlebih di masyarakat terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dianggap menyimpang dari norma arus utama.

Faktor dan Penyebab Konflik

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang berkembang, beberapa faktor utama yang menjadi penyebab eskalasi konflik dalam satu ini:

1. Penodaan Kesucian Tempat Ibadah

Lokasi kejadian di toilet masjid menjadi faktor emosional terbesar bagi warga. Masyarakat menganggap tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan penghinaan terhadap institusi agama, yang sering kali dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan massa.

2. Identitas Pelaku sebagai Tenaga Pendidik

Sebagai guru SMA, pelaku memiliki tanggung jawab moral sebagai teladan. Terungkapnya perilaku ini menciptakan rasa dikhianati di kalangan orang tua dan siswa, yang memperburuk stigma terhadap kelompok minoritas sosial di lingkungan pendidikan.

3. Ketidakpercayaan pada Proses Sanksi Sosial

Sebagian masyarakat cenderung melakukan kekerasan verbal atau fisik karena merasa hukuman formal tidak cukup memberi efek jera. Hal ini menjadi tantangan bagi program PPK untuk mengedukasi masyarakat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara beradab.

4. Dampak Eksposur Media Sosial
   Penyebaran video penggerebekan secara cepat di media sosial memicu “pengadilan jalanan” secara digital. Hal ini sering kali berujung pada ancaman kekerasan nyata (doxing) terhadap individu yang terlibat.

Dampak terhadap Lingkungan Sosial

Kasus ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat Kuranji dan Padang secara umum:

• Sanksi Administratif: Pemerintah bertindak cepat dengan mengusulkan pemecatan tidak hormat bagi oknum guru tersebut jika terbukti secara hukum.
• Potensi Trauma Komunal: Siswa di sekolah tempat pelaku mengajar berisiko mengalami beban psikologis dan perundungan dari pihak luar.
• Ketegangan Sosial: Munculnya kecurigaan berlebih di masyarakat terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dianggap menyimpang dari norma arus utama.

Penutup

Peristiwa dugaan tindakan mesum di toilet masjid Padang pada 15 Desember 2025 merupakan pengingat bahwa tantangan terhadap moralitas dan ketertiban sosial di Kota Padang masih sangat nyata.

Peristiwa ini tidak hanya menyoroti permasalahan perilaku individu dan integritas pendidik, tetapi juga menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan tokoh masyarakat untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Dengan langkah pencegahan kekerasan (PPK) yang tepat dan penegakan hukum yang adil, kejadian serupa dapat ditangani secara profesional sehingga warga tetap dapat hidup dengan rasa aman dan tertib dalam lindungan nilai-nilai luhur bangsa.