KABAMINANG.com – Washington, 13 Desember 2025. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 11 Desember yang bertujuan mencegah negara bagian AS memberlakukan regulasi artificial intelligence (AI) mereka sendiri. Langkah ini disambut baik oleh perusahaan teknologi, tetapi menuai kritik keras dari gubernur dua partai dan kelompok advokasi keselamatan anak.
Perintah eksekutif berjudul “Ensuring a National Policy Framework for Artificial Intelligence”
Ini membentuk AI Litigation Task Force di bawah Kementerian Kehakiman untuk menantang undang-undang negara bagian yang dianggap inkonstitusional atau “memberatkan”.
“Kami ingin satu sumber persetujuan pusat,” kata Trump kepada wartawan di Oval Office, ditemani penasihat AI David Sacks dan Senator Ted Cruz.
Perintah tersebut juga menginstruksikan Menteri Perdagangan Howard Lutnick untuk menahan dana federal broadband bagi negara bagian yang memiliki undang-undang AI bertentangan dengan tujuan pemerintahan.
Resistensi Bipartisan dari Negara Bagian
Perintah ini memicu penolakan dari gubernur dua partai. Gubernur California Gavin Newsom menuduh Trump “berusaha memperkaya diri dan rekan-rekannya” melalui perintah yang “berupaya mengesampingkan undang-undang negara bagian yang melindungi warga Amerika dari AI tak teregulasi”.
Gubernur Florida Ron DeSantis, seorang Republik yang baru saja mengusulkan AI Bill of Rights, menyatakan bahwa “perintah eksekutif tidak bisa/mampu mempreempt aksi legislatif negara bagian”. Sementara itu, Gubernur Utah Spencer Cox menulis di media sosial bahwa
“Negara bagian harus membantu melindungi anak-anak dan keluarga sambil Amerika mempercepat kepemimpinannya di bidang AI”.
Read More:
- 1 OpenAI Percepat Rilis GPT-5.2 untuk Hadapi Tekanan Kompetitif dari Google Gemini 3
- 2 Google Luncurkan GenTabs dan Disco, AI Ciptakan Aplikasi dari Tab Browser
- 3 Apple Soroti Alat untuk Pengembang dalam Mendukung Larangan Usia Media Sosial di Australia
Menurut National Conference of State Legislatures, 38 negara bagian menerbitkan sekitar 100 regulasi AI tahun ini, mencakup isu dari deepfake hingga bias algoritma. California mewajibkan pengembang AI besar melakukan uji keselamatan, sementara Colorado memerintahkan penilaian risiko diskriminasi algoritma dalam perekrutan.
Dukungan Industri Teknologi, Kekhawatiran Keselamatan Anak
Kelompok lobi teknologi NetChoice memuji perintah tersebut. Direktur kebijakan Patrick Hedger menyatakan bahwa “startup dan usaha kecil akan sangat kesulitan menciptakan dan bersaing dengan labirin birokrasi 50 negara bagian”. Namun, perusahaan AI besar seperti OpenAI, Google (Alphabet Inc.), dan Meta (Meta Platforms, Inc.) belum memberikan komentar resmi.
Advokasi keselamatan anak mengecam keras. Michael Toscano dari Institute for Family Studies menyebutnya “kesempatan besar yang hilang” bagi pemerintahan untuk memimpin perlindungan anak. Adam Billen dari Encode memperingatkan bahwa perintah ini menciptakan “efek mendingin” terhadap kemauan negara bagian melindungi warganya.
Perintah ini juga memecah Republik di Kongres. Meski Senator Cruz berdiri di samping Trump saat penandatanganan, Senator Josh Hawley dari Missouri menyebut ketentuan serupa “mengerikan” dalam rancangan undang-undang sebelumnya.
Pakar hukum mempertanyakan apakah perintah ini bisa mengesampingkan undang-undang negara bagian tanpa aksi Kongres.
Langkah Trump ini dilihat sebagai upaya menyatukan kerangka regulasi AI nasional, tetapi berpotensi memicu pertarungan hukum panjang antara pemerintahan federal dan negara bagian.
(KBM)
