KABAMINANG.com, Jakarta – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil yang masih mengalami ketiadaan sinyal atau “blank spot”.
Desakan ini muncul dalam rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Selasa (8/7/2025), di mana anggota Komisi I menyoroti kesenjangan digital yang masih menjadi tantangan besar dalam transformasi digital nasional.
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengkritik lambatnya kecepatan internet di sejumlah wilayah, termasuk yang dilayani oleh Satelit Republik Indonesia (Satria-1).
“Kami melihat masih banyak daerah yang tidak terjangkau sinyal internet, bahkan di wilayah yang seharusnya sudah terkoneksi. Kecepatan internet Satria-1 juga perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Ia menyarankan pemanfaatan teknologi modern seperti Satelit Low Earth Orbit (LEO) untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses oleh penyedia layanan internet konvensional.
Senada dengan Oleh, anggota Komisi I lainnya, Andina Thresia Narang, menegaskan bahwa akses internet saat ini bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan kebutuhan primer bagi masyarakat.
“Internet adalah hak dasar untuk mendukung pendidikan, ekonomi, dan komunikasi. Kami meminta Komdigi memprioritaskan pemerataan akses internet di 38 provinsi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” tegas Andina.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menanggapi desakan tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji keterlibatan sektor swasta melalui skema kemitraan Public-Private Partnership (PPP) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi, seperti Base Transceiver Station (BTS).
Read More:
- 1 Kapuspen TNI Dorong Optimalisasi Peran Penerangan Terintegrasi Jajaran TNI
- 2 PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai Anggota DPR RI per 1 September 2025
- 3 Partai Golkar Resmi Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR dan Anggota DPR Mulai 1 September 2025
“Kami juga terus mendorong perluasan jaringan serat optik melalui proyek Palapa Ring dan memperkuat kapasitas Satria-1 untuk mendukung konektivitas di daerah 3T,” jelas Meutya.
Berdasarkan laporan World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) 2023, Indonesia berhasil naik ke peringkat 45 dunia dalam daya saing digital. Namun, kecepatan internet di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan rata-rata global.
Data dari Speedtest Global Index menunjukkan kecepatan rata-rata internet di Indonesia hanya mencapai 14,16 Mbps untuk unduh (download) dan 9,5 Mbps untuk unggah (upload), jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 80 Mbps untuk unduh dan 40 Mbps untuk unggah.
Untuk mengatasi kesenjangan digital, pemerintah telah meluncurkan sejumlah program, termasuk pembangunan ribuan BTS di wilayah 3T, perluasan jaringan serat optik melalui proyek Palapa Ring, dan pelatihan literasi digital bagi masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, medan geografis yang sulit, dan koordinasi antarinstansi masih menghambat percepatan pemerataan akses internet.
Komisi I DPR RI juga meminta Komdigi untuk menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dan terukur untuk memastikan target pemerataan akses internet tercapai dalam waktu dekat.
“Kami akan terus mengawasi progresnya. Transformasi digital tidak boleh hanya jadi slogan, tapi harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia,” tutup Oleh Soleh.
Dengan semakin pentingnya konektivitas digital di era modern, pemerataan akses internet menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang kompetitif di panggung global.
(KBM)
