KABAMINANG.com, Jakarta – Posisi Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Amerika Serikat (AS) yang telah kosong selama hampir dua tahun sejak Juli 2023 menjadi sorotan di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dan AS. Kekosongan ini dianggap mendesak untuk segera diisi mengingat peran strategis AS sebagai mitra Indonesia di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pertahanan, dan diplomasi.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah nama calon Dubes RI untuk AS. DPR, kata dia, kini tinggal menunggu pengajuan resmi dari pemerintah untuk memproses nama-nama tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Namanya sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu informasi resminya nanti dari pemerintah,” ujar Dasco usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Dasco menegaskan bahwa DPR akan segera memproses pengajuan tersebut melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), khususnya Komisi I DPR, yang bertugas melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon duta besar. Namun, ia enggan membeberkan nama-nama calon yang telah diinformasikan pemerintah, dengan alasan menunggu surat resmi dari eksekutif.
“Tentunya ada beberapa persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh Komisi I pada saat fit and proper test,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengantongi empat hingga lima nama calon Dubes RI untuk AS. Pertimbangan utama dalam pemilihan calon, menurut Prasetyo, meliputi kemampuan berdiplomasi, pengalaman, dan kapasitas untuk menjaga hubungan dagang antara Indonesia dan AS.
“Kemampuan berdiplomasi, kemudian juga kemampuan ekonomi dalam menjaga hubungan dagang kita dengan mereka. Banyak faktornya. Pengalaman tentunya. Pengalaman juga penting,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Read More:
- 1 Aksi Heroik Paskibraka Papua Barat Daya: Tetap Tegap Meski Nyaris Pingsan di HUT RI ke-80
- 2 Pacu Jalur dan Tabola Bale Meriahkan Perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka
- 3 Upacara Penurunan Bendera di Lapangan Puncak Jaya Berlangsung Khidmat Meski Lapangan Becek dan Berlumpur
KABAMINANG
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardianto juga mengonfirmasi bahwa nama-nama calon berasal dari berbagai latar belakang, termasuk diplomat dan politisi.
“Ada yang dari diplomat, ada dari politik. Ada beberapa lah,” kata Bambang di Jakarta, Senin (23/6/2025). Namun, ia membantah spekulasi bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto termasuk dalam daftar calon.
Posisi Dubes RI untuk AS telah kosong sejak Rosan Roeslani, yang menjabat sejak 25 Oktober 2021, dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2023 untuk menjadi Wakil Menteri BUMN. Sejak itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI), meskipun Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa operasional KBRI tetap berjalan normal.
“Dalam kebiasaan diplomatik, sebetulnya tidak ada yang aneh apabila suatu pos duta besar belum sempat terisi karena tetap mekanismenya berjalan,” ujar Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah (Roy) Soemirat, pada April 2025.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pengisian posisi Dubes RI untuk AS, meskipun ia menghormati hak prerogatif presiden dalam penunjukan duta besar.
“Terkait itu kan prerogatif presiden, itu urusan eksekutif. Kalau DPR kan hanya menunggu dari pemerintah saja. Jadi nggak bisa kemudian DPR mendesak, tapi mungkin bisa meminta dipercepat,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Mei 2025.
Dengan meningkatnya ketegangan global, khususnya antara Iran dan AS, pengisian posisi Dubes RI untuk AS menjadi semakin krusial. DPR berharap pemerintah segera mengajukan nama calon secara resmi agar proses uji kelayakan dapat segera dilakukan, memastikan Indonesia memiliki perwakilan yang mampu menjalankan tugas diplomasi di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.
(KBM)
