Kabaminang.com, Arosuka – Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025 secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI pada Senin (20/01/2025).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Medison, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, Staf Ahli Bidang Kemasyrakatan dan SDM drg. Musfir Yones Indra, beserta jajaran TPID Kabupaten Solok.
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menekankan pentingnya mewujudkan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden, khususnya dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Program kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama untuk memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat. Ini sejalan dengan program hasil terbaik cepat Presiden-Wakil Presiden nomor 2, yaitu penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis untuk memetakan kualitas kesehatan di seluruh daerah Indonesia,” ungkap Tito.
Menteri Kesehatan Budi Gunaidi Sadikin turut memaparkan skala besar program pemeriksaan kesehatan gratis yang akan dilaksanakan.
“Ini mungkin salah satu program terbesar dalam sejarah Indonesia yang bisa menyentuh seluruh rakyat Indonesia, mulai dari bayi baru lahir sampai yang belum wafat itu disentuh (terjangkau),” jelasnya.
Ia menekankan bahwa program yang menyasar 280 juta rakyat Indonesia ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan.
“Program ini memang sangat kompleks dan memiliki cakupan yang luas. Keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Kami membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan,” tambah Menkes.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga memberikan arahan khusus terkait pengendalian inflasi daerah tahun 2025. Beberapa poin penting yang ditekankan meliputi:
Read More:
- 1 Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Solok Tahun 2025: Bupati Jon Firman Pandu Ajak Jaga Nama Baik Daerah
- 2 Pawai Alegoris HUT RI ke-80 di Arosuka: Ribuan Warga Kabupaten Solok Tumpah Ruah Meriahkan Perayaan
- 3 Bupati Solok Koordinasi ke Bappenas, Perjuangkan Penambahan DAK 2026 untuk Infrastruktur dan Ketahanan Pangan
“Saya minta kepada seluruh TPID untuk mengecek kembali program gerakan menanam dan mengupayakan implementasinya secara optimal,” tegas Tito. “Selain itu, pengawasan indeks harga barang, terutama di tingkat distributor, harus diperketat.”
Tito juga menyoroti pentingnya sosialisasi Aplikasi SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah).
“Pendaftaran pedagang di SIMIRAH harus terus didorong agar mereka bisa mendapatkan barang di bawah harga eceran tertinggi. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen,” jelasnya.
Program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat SDM Indonesia, yang mencakup berbagai aspek seperti sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Inisiatif ini dipandang sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas.
Rapat koordinasi ini juga membahas berbagai strategi untuk memastikan efektivitas implementasi program di tingkat daerah. Para peserta rapat mendiskusikan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sistem pendataan dan pelaporan, serta strategi sosialisasi program kepada masyarakat.
Di tingkat Kabupaten Solok, jajaran TPID berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat dengan memperkuat koordinasi antar OPD terkait.
Upaya pengendalian inflasi akan difokuskan pada pengawasan harga barang pokok, mendorong program ketahanan pangan melalui gerakan menanam, serta memastikan efektivitas distribusi bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program pemeriksaan kesehatan gratis dan pengendalian inflasi dapat berjalan optimal, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Solok.
((TBR))
