Kabaminang.com, Jakarta – Penjabat sementara (Pjs.) Bupati Solok, Akbar Ali, menghadiri kegiatan Workshop Uji Coba Aplikasi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang diselenggarakan di Orchardz Hotel Jayakarta, Jumat (18/10/24).
Kehadirannya di acara ini selain untuk memenuhi undangan sebagai Pjs Bupati Solok, juga sekaligus berperan sebagai “tuan rumah” kegiatan tersebut, mengingat Akbar Ali saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Aplikasi IKKD adalah alat ukur yang dirancang berdasarkan seperangkat variabel, dimensi, dan indikator untuk melakukan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah. Inisiatif ini digagas oleh BSKDN Kemendagri untuk memastikan adanya standar pengukuran yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam memantau kinerja serta kualitas kepemimpinan para pimpinan daerah.
Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai sumber data dan informasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan oleh berbagai pihak.
“Kualitas kepemimpinan kepala daerah sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, pengukuran IKKD diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan kinerja kepemimpinan kepala daerah tetap terpantau dengan baik,” ujar Akbar Ali dalam sambutannya di acara tersebut.
Ia menekankan bahwa IKKD bukan hanya sekadar alat ukur administratif, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam mengevaluasi dampak nyata dari kepemimpinan di setiap daerah.
“Dengan adanya pengukuran IKKD, kami berharap kepala daerah dapat terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam memimpin wilayahnya, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Pengukuran IKKD Mengacu pada Dua Variabel Utama
Aplikasi IKKD mengacu pada dua variabel utama, yaitu kinerja pemerintah daerah dan kualitas kepemimpinan kepala daerah. Variabel ini kemudian diperinci ke dalam beberapa dimensi, yang meliputi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial, penerimaan penghargaan dalam bidang pembangunan, kinerja kepemimpinan birokrasi, kinerja kepemimpinan politik, serta kinerja kepemimpinan sosial.
Setiap dimensi tersebut memiliki bobot nilai tersendiri yang digunakan untuk menilai kualitas kepemimpinan kepala daerah secara objektif dan terukur.
Read More:
- 1 Polres Solok Selatan Rayakan HUT Bhayangkara ke-79: Sinergi Polri, TNI, dan Pemkab Wujudkan Solok Selatan Aman dan Sejahtera
- 2 Pemkab Solok Dorong Sinergi Lintas Sektor Tekan Angka Stunting Lewat Rakor TPPS 2025
- 3 Pemkab Dharmasraya Gelar Buka Bersama, Perkuat Sinergi dengan DPRD dan OPD
“Dimensi-dimensi tersebut dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas kepemimpinan kepala daerah, baik dari sisi kemampuan mereka dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, maupun dari aspek kepemimpinan birokrasi dan politik,” jelas Akbar Ali lebih lanjut.
Akbar juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap variabel dan dimensi yang digunakan dalam pengukuran IKKD.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bobot nilai yang diberikan pada setiap dimensi benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah.
Penetapan Kepala Daerah Terbaik Dilaksanakan pada 2025
Selain melakukan uji coba aplikasi, workshop ini juga menjadi ajang diskusi bagi para peserta untuk memberikan masukan terkait metode pengukuran IKKD.
Akbar Ali menyatakan bahwa meskipun pengukuran IKKD dilakukan setiap tahun, penetapan kepala daerah terbaik baru akan diumumkan pada tahun 2025. Keputusan ini mempertimbangkan sensitivitas politik yang tinggi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024.
“Pemilihan kepala daerah terbaik berdasarkan IKKD baru akan kita umumkan pada tahun 2025, setelah kondisi politik lebih stabil. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas penilaian dan menghindari adanya persepsi negatif di tengah-tengah proses politik yang tengah berlangsung,” tutur Akbar.
Ia berharap dengan penyempurnaan yang terus dilakukan, hasil pengukuran IKKD bisa lebih akurat dan sejalan dengan kondisi nyata di lapangan.
“Kami ingin IKKD menjadi acuan yang tidak hanya diakui oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh masyarakat luas. Dengan demikian, kualitas kepemimpinan kepala daerah tidak hanya diukur melalui data administratif, tetapi juga berdasarkan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat di daerahnya,” kata Akbar Ali menutup sambutannya. (TUBER)
