Kabaminang.com – Koto Baru, 28 September 2026, Raut kesedihan masih terpancar dari wajah para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok. Di tengah suasana Kabupaten Solok yang masih berduka akibat bencana banjir bandang dan longsor, roda pemerintahan dan fungsi legislasi tetap harus berjalan.
Hari ini, Senin (28/9/2026), DPRD Kabupaten Solok menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Solok atas Ranperda tentang RAPBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027.
Namun, paripurna kali ini berlangsung dalam suasana yang jauh berbeda. Gedung DPRD Kabupaten Solok yang masih mengalami kerusakan berat akibat bencana membuat lembaga legislatif tersebut harus melaksanakan rapat dengan menumpang di Gedung Perpustakaan dan Arsip di Koto Baru.
Kesedihan begitu terasa. Beberapa hari terakhir, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Solok tidak hanya menjalankan tugas kelembagaan, tetapi juga turun langsung ke lokasi bencana, bergotong royong bersama masyarakat, melihat kondisi fasilitas pemerintahan yang rusak serta ikut memikirkan langkah pemulihan Kabupaten Solok pascabencana.
Di tengah kondisi tersebut, rapat paripurna tetap dilaksanakan. Bukan berarti kesedihan telah hilang, melainkan karena tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat harus tetap dijalankan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis. Hadir dalam rapat tersebut pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, kepala OPD, Kabag, Kabid, Camat serta undangan lainnya.
Fraksi PKS: Anggaran Harus Terukur dan Berkeadilan
Pandangan Umum Fraksi PKS disampaikan juru bicara Drh. Basrizal. Fraksi PKS menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, pembiayaan serta SiLPA agar disusun secara terukur dan realistis.
Fraksi PKS menekankan pentingnya anggaran yang tepat waktu, tepat guna dan memiliki asas manfaat bagi masyarakat. Dalam kondisi bencana, perhatian serius juga harus diberikan terhadap penanganan dan pencegahan bencana, pembangunan infrastruktur, pertanian serta pendidikan.
Nagari yang dinilai masih tertinggal perlu memperoleh perhatian dan prioritas. Begitu pula pembangunan jembatan, kegiatan keagamaan serta sejumlah kebutuhan masyarakat lainnya.
Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya pembahasan Ranperda tentang pencegahan kekerasan seksual dan Ranperda Wisata Halal.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi PKS menyatakan setuju Ranperda RAPBD 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Gerindra: APBD Harus Menjawab Kebutuhan Korban Bencana
Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh Hafni Hafiz. Fraksi Gerindra menegaskan bahwa APBD 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat yang terdampak langsung bencana banjir bandang dan longsor.
Pelayanan publik dan bantuan kepada masyarakat harus dilakukan secara transparan serta tepat sasaran. Mitigasi bencana, evaluasi menyeluruh, normalisasi serta edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting.
Bangunan kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat bencana juga perlu menjadi perhatian.
Dengan keterbatasan fiskal daerah, Fraksi Gerindra menilai pemerintah perlu menetapkan skala prioritas yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat juga perlu diperkuat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dilaksanakan.
“Semoga kita cepat bangkit,” menjadi semangat yang disampaikan Fraksi Gerindra. Fraksi tersebut menyatakan setuju RAPBD 2027 dilanjutkan pada tahap pembahasan berikutnya.
Fraksi PPP: Utamakan Pelayanan Publik
Fraksi PPP melalui juru bicaranya Endang Fitri Ayu Karlina menyampaikan bahwa RAPBD 2027 harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pelayanan dasar perlu mendapat perhatian, sementara kebijakan PAD harus terus dievaluasi. Digitalisasi pendapatan, akurasi data objek pajak, pengelolaan aset serta serapan anggaran menjadi sejumlah hal yang turut disoroti.
Belanja yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat juga dinilai perlu dikaji kembali.
Fraksi PPP menegaskan pentingnya proses pembahasan yang terbuka dan objektif serta menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 ke tahapan berikutnya.
Fraksi PAN: Skala Prioritas Harus Jelas
Juru bicara Fraksi PAN Misardi, S.Sos. memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang telah menyampaikan Nota Penjelasan tepat waktu.
Fraksi PAN menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, disertai prinsip akuntabilitas, efisiensi dan transparansi.
PAD, program yang bersifat mendesak bagi masyarakat serta penggunaan anggaran menjadi perhatian. Program yang dinilai tidak produktif perlu ditinjau kembali.
Fraksi PAN juga menyoroti kondisi fiskal daerah, tata kelola keuangan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran.
Sektor UMKM, pertanian, pariwisata, peningkatan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, perlindungan sosial dan jaminan sosial juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD.
Fraksi PAN menyatakan RAPBD perlu mendapat pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetujui untuk dilanjutkan ke pembahasan berikutnya.
Demokrat Soroti Bencana hingga Pengisian Struktur OPD
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat disampaikan juru bicara Ismael Koto, SH.
Fraksi Demokrat menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana yang melanda Kabupaten Solok.
Sejumlah hal menjadi sorotan, mulai dari PAD, pembiayaan dan belanja hingga perlunya penjelasan mengenai naik turunnya pendapatan daerah.
Fraksi Demokrat juga meminta perhatian terhadap capaian RPJMD Kabupaten Solok, serapan anggaran, tenaga PPPK paruh waktu yang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah Pusat, sistem manajemen talenta serta pengisian struktur OPD yang masih kosong.
Target kinerja juga perlu diperjelas. Perbaikan kantor pemerintahan yang terdampak bencana serta kondisi masyarakat korban bencana juga harus menjadi perhatian.
Selain itu, penertiban kawasan dan reboisasi dinilai penting sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
Fraksi Demokrat menyatakan setuju RAPBD 2027 dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
NasDem: Pemulihan Pascabencana Harus Mendapat Perhatian
Fraksi NasDem melalui juru bicara Tony Devisa menekankan perlunya perhatian serius terhadap dampak bencana dan proses pemulihan pascabencana.
Sarana dan prasarana, kebutuhan air bersih serta infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus menjadi perhatian.
Fraksi NasDem juga menyinggung pelaksanaan APBD Perubahan yang perlu segera berjalan dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia.
Mitigasi bencana secara terencana juga dinilai penting agar kejadian serupa dapat diantisipasi dengan lebih baik.
Golkar: Anggaran Harus Tepat Sasaran dan Efektif
Pandangan Umum Fraksi Golkar disampaikan oleh Olzaheri.
Fraksi Golkar turut menyampaikan rasa duka dan keprihatinan atas musibah longsor dan banjir bandang yang melanda Kabupaten Solok.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menyoroti PAD, SiLPA serta penanganan pascabencana.
Evaluasi berkala terhadap anggaran diperlukan agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar tepat sasaran, efektif dan sesuai skala prioritas.
Fraksi Golkar menyatakan setuju pembahasan RAPBD 2027 dilanjutkan.
Hanura-PDIP: Anggaran Harus Memberi Manfaat Langsung
Sementara itu, Fraksi Hanura-PDIP melalui juru bicara Sultan Muhammad Bahri menitikberatkan agar RAPBD 2027 memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat, pertanian, UMKM serta infrastruktur dasar harus menjadi perhatian.
Dampak bencana juga mesti menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran. Sistem mitigasi bencana perlu diperkuat, sementara kualitas pembangunan harus dijaga melalui pelaksanaan yang profesional dan akuntabel.
Di tengah situasi bencana, pelayanan publik juga harus tetap berjalan.
Ivoni Munir: Kita Harus Tetap Bergerak dan Bangkit
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir dalam rapat tersebut menegaskan sejumlah hal yang perlu segera ditindaklanjuti.
Penyelesaian peruntukan Transfer ke Daerah (TKD) diharapkan segera direalisasikan pada akhir tahun ini. Evaluasi APBD Perubahan juga perlu segera dibahas dan diagendakan oleh Badan Musyawarah.
Selain itu, kondisi kantor-kantor pemerintahan yang terdampak bencana perlu terus dicek dan menjadi bagian dari perhatian bersama.
Suasana rapat paripurna kali ini memang tidak dapat dilepaskan dari kesedihan. Gedung DPRD yang biasanya menjadi tempat para wakil rakyat menjalankan tugas kini masih dalam kondisi rusak akibat bencana.
Namun, dari tempat sederhana di Koto Baru itu, fungsi DPRD tetap berjalan.
Satu per satu fraksi menyampaikan pertanyaan, pernyataan, masukan, saran dan solusi. Semuanya menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD, baik fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan.
Di penghujung rapat, pimpinan dan seluruh fraksi kembali menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa Kabupaten Solok.
Ada harapan yang sama di tengah kesedihan itu: bencana segera berlalu, masyarakat segera pulih dan Kabupaten Solok segera bangkit.
Rapat hari itu seolah menjadi gambaran bahwa di tengah kantor yang porak-poranda, fasilitas yang terbatas dan hati yang masih diliputi duka, tugas untuk masyarakat tidak boleh berhenti.
Mari bersatu padu, bergotong royong dan bahu-membahu. Kabupaten Solok harus bangkit.
“MB”
