Kabaminang.com – Kabupaten Solok, Rabu (2/10/2024), Pemerintah Kabupaten Solok mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi yang diinisiasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rapat ini diadakan secara virtual dan diikuti oleh berbagai pihak, termasuk TNI, POLRI, kementerian serta lembaga di Pemerintahan Republik Indonesia, bersama seluruh kepala daerah dan Forkopimda se-Indonesia.
Acara ini bertempat di Ruang Rapat Setda Kabupaten Solok dan dihadiri oleh Penjabat Sementara (PJS) Bupati Solok, Dr. Drs. Akbar Ali, AP, M.Si, beserta jajaran Forkopimda, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Eva Nasri, SH, MM, Asisten II Deni Prihatni, ST, MT, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok, Mukhlis, SE, MM, dan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Solok, Yossi Agusta, SP, M.Si, turut mendampingi, memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan inflasi di daerah tersebut.
Acara ini menjadi momen penting dalam pengendalian inflasi, terlebih dengan data inflasi terbaru yang disampaikan oleh PLT Kepala BPS Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti.
Dalam arahannya, PLT Sekjen Kemendagri, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian terbaru dalam pengendalian inflasi nasional. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh BPS, Indonesia telah mencapai data inflasi terbaik sejak kemerdekaan.
“Ini merupakan capaian terbaik yang diraih Indonesia sejak merdeka. Tentu ini adalah hasil dari kerja keras kita semua. Masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat dari usaha yang telah kita lakukan,” ungkapnya dengan penuh optimisme.
Selanjutnya, berdasarkan laporan PLT Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, inflasi pada minggu keempat September 2024 menunjukkan deflasi sebesar 0,12%.
Deflasi ini merupakan yang terdalam selama lima tahun terakhir untuk periode yang sama, menjadi salah satu indikator positif bahwa pengendalian harga di berbagai sektor telah berjalan dengan baik.
Read More:
- 1 Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025
- 2 Polres Solok Selatan Rayakan HUT Bhayangkara ke-79: Sinergi Polri, TNI, dan Pemkab Wujudkan Solok Selatan Aman dan Sejahtera
- 3 Bupati Solok Resmikan Launching Perdana Pembayaran PBB P2 Tahun 2025
Di sisi lain, sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat pengendalian harga di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Solok secara resmi meluncurkan aplikasi “SIGADISELOK” (Sistem Informasi Pangan Strategis Kabupaten Solok).
Aplikasi ini bertujuan untuk memantau perkembangan harga pangan pokok strategis di Kabupaten Solok, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses data harga terkini.
“Aplikasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Solok dalam menyediakan informasi yang terbuka dan transparan bagi masyarakat terkait perkembangan harga pangan pokok strategis di wilayah kita.
Dengan SIGADISELOK, masyarakat dapat lebih mudah memantau harga dan membuat keputusan yang tepat terkait kebutuhan pangan,” ujar PJS Bupati Solok, Dr. Drs. Akbar Ali, AP, M.Si, saat meresmikan aplikasi tersebut.
Aplikasi SIGADISELOK dapat diakses melalui tautan https://sigadiselok.solokkab.go.id, dan diharapkan mampu menjadi solusi dalam mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang harga bahan pokok. Inovasi ini diharapkan turut berkontribusi dalam pengendalian inflasi di tingkat daerah.
Dengan adanya aplikasi ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap tidak hanya membantu masyarakat dalam mengetahui harga pangan, tetapi juga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan dalam menstabilkan harga pasar.
Ini sekaligus menjadi langkah lanjutan dari program TPID dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah, khususnya di sektor pangan.
“Melalui aplikasi ini, kita dapat bersama-sama memantau dan memastikan harga pangan di Kabupaten Solok tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Semoga inovasi ini bisa memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Rapat ini menjadi salah satu langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi, serta menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. (tuber).
